Lompat ke konten utama
Papuapos Nabire

Pencarian

“Pemerintah”

307 artikel cocok dengan pencarian Anda.

Foto berita: Pemerintah Diminta Pengadaan Obat di Rumah Sakit
Nabire

Pemerintah Diminta Pengadaan Obat di Rumah Sakit

NABIRE - Pemerintah baik itu pemerintah kabupaten (Pemkab) maupun pemerintah provinsi (Pemprov) diminta agar memantau pengadaan obat-obatan di rumah sakit, terutama di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire. Karena sementara ini masih ada pasien membeli obat di luar rumah sakit, lagi pula diduga sebagian dokter menjalin kerjasama dengan apotek sehingga pertumbuhan apotek di daerah ini begitu cepat.

Foto berita: APAP Membantu Pemerintah Mengatasi Berita Hoax
Nabire

APAP Membantu Pemerintah Mengatasi Berita Hoax

NABIRE - Asosiasi Pedagang Asli Papua (APAP) yang berjualan Noken Papua disepanjang Trotoar Ruko Oyehe Nabire akan membantu pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada penjual Noken yang lain, agar jangan percaya dengan berita hoax oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Foto berita: Ini Jawaban Pemerintah Atas Tuntutan ASN Papua
Jayapura

Ini Jawaban Pemerintah Atas Tuntutan ASN Papua

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua, angkat bicara terkait aksi demo yang dilakukan sekelompok orang yang mengatas namakan solidaritas ASN dan masyarakat Papua belum lama ini. Plt Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyebut penyampaian aspirasi merupakan hal biasa dan hak setiap warga negara. Sebab dijamin dalam undang-undang untuk menyampaikan pendapat di depan umum.

Foto berita: Kepala BKKBN RI  Apresiasi Program Pemerintahan
Nabire

Kepala BKKBN RI Apresiasi Program Pemerintahan

NABIRE – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaksanakan kegiatan dengan tema Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR di Wilayah Khusus di Kabupaten Nabire, Kamis (4/4/2024), berlokasi di Balai Kampung Wiraska SPA, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Foto berita: TAJUK :  Kenapa Pemerintah Membiarkan Politik Hukum Rimba di Puncak Jaya ?
Nabire

TAJUK : Kenapa Pemerintah Membiarkan Politik Hukum Rimba di Puncak Jaya ?

*Semestinya Mendagri Ganti Tumiran Ketidak-cakapan Tumiran dalam memimpin Kabupaten Puncak Jaya membuat, kabupaten ini dalam Pemilu 2024 mengalami perang berkepanjangan antar kelompok masyarakat. Hal ini sebaiknya menjadi bahan evaluasi Mendagri agar Tumiran tak bisa lagi dipaksakan memimpin Kabupaten Puncak Jaya setelah evaluasi Maret ini.

Foto berita: Kebun Diterjang Longsor, Warga Bomehotogo Butuh Batuan Pemerintah
Papua Tengah

Kebun Diterjang Longsor, Warga Bomehotogo Butuh Batuan Pemerintah

NABIRE – Curah hujan tinggi memicu terjadinya longsor yang menerjang sejumlah petak kebun ubi-ubian, sayur-sayuran dan buah-buahan milik warga Jemaat Galilea Bomehotogo, Kampung Kegata, Distrik Piyaiye, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. Hal ini seperti disampaikan salah seorang warga sekaligus Gembala Jemaat Galilea Bomehotogo, Gembala Marbel Kegou pekan kemarin di Nabire.

Foto berita: HUT ke-60 YPPGI di Tanah Papua, Terus Bangun Kemitraan Dengan Pemerintah
Nabire

HUT ke-60 YPPGI di Tanah Papua, Terus Bangun Kemitraan Dengan Pemerintah

NABIRE - HUT ke-60 YPPGI diharapkan terus membangun kemitraan bersama pemerintah di bidang pendidikan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang ada di daerah ini. HUT ke-60 YPPGI bukan saja untuk diperingati dengan memotong kue ulang tahun atau memotong tumpeng. Tetapi yang lebih penting adalah menjalin tali persaudaraan antara pengurus yayasan bersama dewan guru. Juga membangun kebersamaan antara sesama guru dan para peserta didik.

Foto berita: Jalan Masuk ke Lembaga Pendidikan YASEBAPER Perlu Perhatian Pemerintah
Nabire

Jalan Masuk ke Lembaga Pendidikan YASEBAPER Perlu Perhatian Pemerintah

Di tengah giatnya Yayasan YASEBAPER membangun lembaga pendidikan guna mencerdaskan anak-anak bangsa yang ada di daerah ini, ada masalah dan hambatan yang dialami. Jalan akses masuk Jalan Sinak yang berada di tengah pemukiman warga yang menjadi akses satu–satunya bagi guru dan murid butuh perhatian yang serius dari pemerintah.