MAKASSAR – Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos., M.Si, menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Tanah Papua harus berlandaskan keadilan bagi Orang Asli Papua (OAP), kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lintas generasi.

Komitmen tersebut disampaikan Geley saat menjadi pembicara dalam Konferensi Internasional bertema Rekonfigurasi Tata Kelola Sumber Daya Alam yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 23–24 Juli 2026.

Dalam forum yang dihadiri peserta dari berbagai negara itu, Geley menekankan bahwa kekayaan alam Papua Tengah bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat adat dan generasi mendatang.

"Kekayaan alam ini adalah amanah leluhur. Ia harus dinikmati oleh kita hari ini, namun tidak boleh merampas hak anak-cucu kita di masa depan," tegasnya.

Menurut Geley, paradigma lama yang hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam harus ditinggalkan. Papua Tengah, kata dia, tengah membangun model tata kelola baru yang memastikan kepemilikan, pengawasan, serta manfaat hasil alam benar-benar berpihak kepada masyarakat yang hidup di wilayah penghasil.

"Kita sedang membangun model baru di mana kepemilikan, pengawasan, dan manfaat hasil alam berpihak secara nyata kepada masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut," ujarnya.

Untuk mendukung langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat regulasi dan kelembagaan agar seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, perikanan hingga kehutanan, memiliki kepastian hukum, berlangsung transparan, serta melibatkan masyarakat adat secara bermakna.

Geley menegaskan, tidak boleh ada pemanfaatan kekayaan alam yang mengabaikan hak masyarakat setempat.

"Tidak ada kekayaan alam yang boleh diambil tanpa izin dan tanpa memberikan manfaat nyata bagi warga setempat," katanya.

Ia juga menilai keikutsertaan Papua Tengah dalam forum internasional tersebut menjadi kesempatan strategis untuk menyampaikan aspirasi masyarakat adat kepada dunia sekaligus mempelajari praktik terbaik berbagai negara dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Pemprov Papua Tengah, lanjutnya, berkomitmen menghadirkan kebijakan pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan menghormati martabat Orang Asli Papua.

"Pembangunan dan pelestarian alam dapat berjalan beriringan, serta martabat Orang Asli Papua tetap terjaga di tengah arus pembangunan," ujarnya.

Konferensi internasional tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi, dan pengambil kebijakan dari 12 negara, yakni Makedonia Utara, Thailand, Spanyol, Filipina, India, Vietnam, Irak, Yordania, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Korea Selatan. Forum tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari tata kelola sumber daya alam, transformasi politik, pembangunan berkelanjutan, hingga kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial.

Melalui forum tersebut, Papua Tengah menegaskan komitmennya bahwa pengelolaan sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila keadilan bagi masyarakat adat ditempatkan sebagai prioritas utama. (ist)