NABIRE - Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) regional, bertempat di Aula RRI Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Senin (02/12/2024) pada pukul 10:30 WIT.

Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, Ukkas dalam kesempatan itu menegaskan, kepada pihak yang tidak hadir dalam kegiatan ini ada beberapa kepala dinas terkait hadir, dari Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai. Ini adalah kepentingan bagi masyarakat, maka harus diutamakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Kesehatan kebutuhan pokok, sama dengan tempat hunian yang belum layak, beberapa dinas yang terkait harus hadir, ini tanggung jawab besar kita dalam menuntaskan kemiskinan, kenapa mereka tidak punya akses untuk pendidikan dan ekonomi dan ini masih sangat terbatas, seperti akses jembatan, jalan, listrik dan air. Oleh sebeb itu, kita sama-sama memikirkan, konektifitas ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat di delapan kabupaten," ucapnya.

Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK RI periode tahun 2023-2024 yang diolah Bapperida Provinsi Papua Tengah, mencatat, untuk Kkabupaten Nabire jumlah kasus sebanyak 16.735, Puncak Jaya 25.396 kasus, Paniai 7.050 kasus, Mimika 11.034 kasus, Puncak 31.904 kasus, Dogiyai 25.144 kasus, Intan Jaya 4.416 kasus dan Kabupaten Deiyai 8.104 kasus.

Pada tahun 2022 terdapat 267.129 kasus, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 129.783 kasus. maka telah terjadi penurunan kasus sebanyak 137.346 (9%). Hal itu, telah dilaksanakan langkah konkrit Pemprov Papua Tengah dalam penanganan penghapusan kemiskinan ekstrem selama periode 2023-2024 yang mengacu pada Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Papua Tengah tahun 2024.

Lanjutnya, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp321,6 miliar kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diperuntukkan program penanganan kemiskinan ekstrem, termasuk didalamnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan modal usaha bagi masyarakat di Papua Tengah.

Selain itu, Pemprov Papua Tengah juga fokus pada pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan berbasis data yang akurat dan implementasi kebijakan yang tepat sasaran. Penguatan koordinasi antar instansi dalam penanganan kemiskinan ekstrim pada periode tahun 2023-2024 tercatat adanya penurunan kasus yang signifikan di beberapa kabupaten, antara lain di Kabupaten Puncak dari 66.462 kasus menjadi 31.904 kasus (28,2%).

Kabupaten Dogiyai dari 49.362 kasus menjadi 25.144 kasus (19,3%). Kabupaten Nabire dari 43.576 menjadi 16.735 kasus (15,3%). “Kunci keberhasilan upaya ini adalah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat perlu bersatu padu dalam mengimplementasikan langkah-langkah strategis.

Dirinya berharap rapat itu dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan. Menyusun rencana kerja yang lebih strategis dan inovatif, memastikan implementasi program yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin ekstrem. “Kami sangat mengapresiasi kerjasama lintas sektor yang telah mengawal terus kegiatan hingga dapat terlaksana hari ini. tentunya kita berharap melalui kegiatan ini dapat memicu motivasi dan kerja keras pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjalankan salah satu program prioritas nasional, yaitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tambahnya.

Menurut data dan angka BPS Provinsi Papua Tengah, angka inflasi masih tinggi, sehingga dirinya menilai daya beli masyarakat akan menurun. Hal ini juga akan berpengaruh dalam kesejahteraan masyarakat. “Masalah peternakan itu juga harus diutamakan, karena itu semua memajukan para peternakan hingga mengurangi angka inflasi, kalau sumber ekonomi masyarakat terganggu dengan flu babi itu sangat menyusahkan para peternak babi, apalagi jelang akhir tahun, penjualan akan naik,” pungkasnya.

Nabire sekarang ibukota provinsi, setiap kapal masuk itu semua bertambah. Oleh sebab itu, sebagai ASN harus lebih tanggap dan responsif, banyak lahan yang tidak digarap, padahal itu sumber dan harus diutamakan.(feb)