NABIRE – Menindaklanjuti dengan diadakannya kegiatan pelatihan Sistem Informasi Orang (SIO) Papua, pimpinan OPD dan lembaga teknis fasilitasi serta kepala distrik, kelurahan dan kepala kampung mengadakan rapat bersama, Selasa(19/9/23) di ruang Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Nabire.

Kaderkan tenaga pendamping kampung lewat pelatihan SIO Papua dalam rangka benar-benar tenaga pengganggur yang sudah selesai kuliah, SMA dan SMK yang tinggal di kampung punya kemampuan atau skil komputer dan mampu mendata penduduk orang Papua dari rumah ke rumah. Mendata, merencanakan pembangunan kampung memberikan data akurat kepada pemerintah melalui Dinas Kominfo Nabire. 

Dikatakan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nabire, Yermias Degei, S.Pd, karena Kabupaten Nabire ini luas maka pihaknya mengambil sampel Kelurahan Karang Mulia, Kelurahan Karang Tumaritis dan Desa Kaliharapan. Tahun depan, kata dia, direncanakan Nabire Barat, Wanggar dan Nabire ini cukup besar jumlah penduduknya sehingga sengaja kasih masukan dua distrik.

“Bapak ibu belum tahu tentang SIO Papua, sekitar tahun 2018 dirumuskan sebuah aplikasi tentang perencanaan Otonomi Papua yang didalamnya itu mencatat semua aspek penduduk, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Mereka melihat dalam rangka pemberian dana Otsus, dana Otsus ini bagi orang asli Papua dari semua aspek itu kondisinya seperti apa,” katanya.

Program yang dihasilkan itu diuji di beberapa kabupaten, termasuk di Kabupaten Nabire. Karena persoalan pengganggaran dana Otsus kecil, tidak bisa dilaksanakan satu tahun sebelumnya. Kata dia, seharusnya program ini dilaksanakan serentak sekali. Namun ini dilakukan dalam tiga tahun, tahun 2013, tahun 2023 dan tahun 2024 mendatang.

Sekarang progres berapa distrik yang dilaksanakan sampai hari ini juga belum selesai, kata dia, pihaknya evaluasi dan program ini harus jalan. Pihaknya sengaja mengundang kepala distrik, lurah dan kepala kampung ikut pertemuan ini. Karena selesai evalusi sebelumnya, yang hadir masukan itu sembarangan karena orang tidak melihat benar-benar orang yang tinggal di kampung punya kemampuannya seperti apa sehingga proses pengimputan data itu terkendala.

“Ini kami alami kemarin distrik bagian pesisir dan kepulauan. Beberapa hari lalu kami adakan pelatihan dasar-dasar komputer dan internet selama dua hari. Karena kami mau mereka ini dipersiapkan mengikuti kegiatan pelatihan SIO Papua. Sehingga mereka punya dasar dan kita bisa memonitor mereka sehingga empat distrik diatas itu, peserta kader kampunnya sudah ada,” ujarnya.

Hanya saja yang lalu ada beberapa aparat kampung ikut, bahkan ada sekretaris kampung. Ini mesti diganti benar-benar orang yang tinggal di kampung selesai kuliah tapi nganggur. Itu yang diakomodir, tenaga yang mampu kuasai komputer dan mendatangi rumah ke rumah. 

“Kami harapkan kepala distrik, kelurahan, kepala kampung, yang tahu mendata untuk memberikan data yang benar. Pendataan ini sudah tahu kader-kader tenaga itulah yang diusulkan nama-nama mereka. Karena dalam rangka perencanaan pembagunan kampung, distrik mapupun kabupaten. Sehingga kalau data ini ada nanti perencanaan dana Otonomi Khusus itu penggunaannya tidak susah,” tuturnya.

Karena perencanaan pembangunan di Bappeda itu tahu karena ada data melalui itu dana Otonomi Khusus tinggal salurkan lewat OPD masing-masing di semua bidang. Merekalah yang turun memberikan dana kepada masyarakat di kampong. Membangun pembangunan kampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena ada data jelas tinggal kerja bangun kampong. (modes)