NABIRE – Tim Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) akan mengawal pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire. Pembangunan RSUD bertaraf nasional ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Demikian dikatakan Ketua Tim UP2KP, Onesimus Bonay, SKM, M.Kes saat ditemui wartawan, Kamis (22/1) kemarin.    Dikatakan Onesimus, jangan meributkan dana Otsus dan kenapa selalu diributkan dan siapa bilang dana Otsus itu gagal. Apa yang kurang dari pemerintahan soal uang, fasilitas, tenaga, gedung dimana-mana, tenaga kedokteran, tenaga bidang semua ada di sini. Tetapi soal pelayanan saja kurang maksimal. Oleh karena itu Tim UP2KP badan kesehatan dibentuk, demi kesehatan, kenyamanan, pelayanan masyarakat yang ada di Papua khususnya di Nabire. “Ini hanya satu pengawal kesehatan agar pelayanan kesehatan di Papua lebih maksimal baik dari Puskesmas, rumah sakit, mapun klinik-klinik swasta yang jelas menyangkut tentang pelayanan kesehatan kami akan kawal,” tuturnya. Lanjut Onesimus, di tahun 2015 ini kegiatan yakni membuat Kartu Papua Sehat akan dibagikan. Pihaknya sudah menyiapkan 21.000 kartu di kantor dan renacana akan launching pada Februari mendatang. Dengan harapan semua masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kartu ini. Masyarakat yang sudah mempunyai kartu seperti BPJS bisa digunakan. Sedangkan yang belum akan dibagikan. Dalam hal ini kesehatan semua akan medapatkan fasilitas pelayanan yang bebas dan dirinya selaku Ketua Tim UP2KP dan kepala suku yang lainnya akan mengawal. Dan paling penting MoU persetujuan sudah disepakati oleh Lukas Enembe, SIP, MH selaku Gubernur Papua dan Isaias Douw, S.Sos selaku Bupati Nabire. “Proses pembangunan RSUD Nabire bertaraf nasional nanti kita akan kawal dengan tim-tim dari UP2KP bersama pemerintah dan stakeholder semua elemen yang bersangkutan memantau pembangunan RSUD Nabire” ujarnya. Dikatakan, beberapa tempat yang sudah dilaksankan kegiatan UP2KP diantaranya Nabire dan Merauke, dan yang paling siap adalah Nabire. Pembangunan RSUD Nabire sudah disiapkan master plan dan ada juga desain gambar RAP dan pembiayaannya sudah jelas. Sedangkan rancangan program pembangunan ini pihaknya sudah serahkan ke Jayapura, bahkan sudah sampai di meja gubernur. Pihaknya berharap di tahun 2015 ini bisa dimulai. Ditegaskan, pihaknya tidak bisa berjalan sendiri tetapi perlu dukungan dari pemerintah terutama bupati. Katanya, bupati sangat merespon dalam beberapa kali pertemuan. Saat bupati melantik pihaknya di guest house juga disampaikan bahwa soal dana tidak perlu dipermasalahkan.   Soal pembangunan RSUD, katanya, tetap pada lokasi yang sudah ada. Pembagunan RSUD ini akan dilakukan secara bertahap akan diperluas dan diperbesar. Soal rumah pegawai dan dokter itu urusan pemerintah daerah bagaimna caranya untuk mengalokasikannya. (ris)