NABIRE – Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan agar masyarakat tidak lagi terjebak dengan praktik penipuan yang mengatasnamakan tim pemekaran kabupaten. Ia meminta warga di delapan kabupaten se-Papua Tengah untuk tidak mudah percaya kepada oknum yang mengklaim mampu mempercepat pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dengan meminta sejumlah uang dari masyarakat.

Peringatan keras itu disampaikan Deinas Geley di Nabire, Kamis (6/8/2026), menyusul maraknya aktivitas oknum yang memanfaatkan isu pemekaran daerah sejak Mei hingga awal Agustus 2026.

"Saya tegaskan, oknum-oknum itu adalah pihak yang abal-abal dan tidak bertanggung jawab. Informasi yang mereka sampaikan bahwa sedikit lagi kabupaten ini dan kabupaten itu akan dimekarkan, itu tidak benar," tegas Deinas.

Menurutnya, keinginan untuk membentuk kabupaten baru merupakan hal yang sah, namun seluruh proses harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kata dia, telah menugaskan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan kajian akademik terhadap seluruh delapan kabupaten sebagai dasar pengusulan pembentukan DOB.

Kajian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari jumlah penduduk, jumlah distrik, hingga studi kelayakan yang komprehensif. Hanya daerah yang dinyatakan layak berdasarkan hasil kajian BRIN yang dapat diproses lebih lanjut sesuai prosedur.

"Kalaupun delapan kabupaten ini nantinya berkembang menjadi 10 atau 12 kabupaten, semuanya harus melalui rekomendasi resmi, dibahas dalam sidang DPRD, kemudian Gubernur mengeluarkan surat pengantar untuk disampaikan ke Komisi II DPR RI. Mekanismenya sudah jelas," ujarnya.

Deinas juga mengingatkan bahwa hingga kini moratorium pembentukan daerah otonom baru yang diberlakukan pemerintah pusat masih berlaku. Karena itu, tidak ada pihak yang dapat menjanjikan pemekaran dalam waktu dekat.

"Ibarat keran air ditutup, maka air tidak bisa mengalir. Kita tidak bisa memaksakan dan tidak boleh menipu masyarakat delapan kabupaten di Papua Tengah," katanya.

Mantan Wakil Bupati Puncak Jaya itu mengaku Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menerima laporan mengenai adanya oknum yang memanfaatkan acara-acara masyarakat, termasuk kegiatan bakar batu dan berbagai pertemuan, untuk mengumpulkan uang dengan dalih biaya perjuangan pemekaran.

Ia meminta masyarakat menghentikan praktik tersebut dan tidak memberikan uang kepada siapa pun yang mengaku sebagai ketua atau anggota tim pemekaran tanpa dasar hukum yang jelas.

Lebih lanjut, Deinas mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi dari sumber resmi, termasuk media yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan.

"Papua Tengah milik kita semua, bukan milik satu orang atau golongan tertentu. Kita harus bersatu membangun provinsi ini, bukan saling memecah belah atau membohongi rakyat," tegasnya.

Deinas menambahkan, dirinya memahami secara langsung mekanisme pembentukan daerah otonom baru karena pernah menjadi anggota tim pemekaran Kabupaten Puncak dari Kabupaten Puncak Jaya. Pengalaman tersebut menjadi dasar baginya untuk mengingatkan masyarakat agar mengikuti jalur resmi dan menunggu hasil kajian BRIN.

"Mari kita bersyukur dan takut akan Tuhan dulu, baru bekerja. Kita masih punya waktu empat tahun ke depan untuk membangun Papua Tengah bersama-sama," pungkasnya. (ist)