NABIRE - Selaku anak Deiyai dan salah satu tokoh intelektual Kabupaten Deiyai, Petrus Agapa menyampaikan, orang Deiyai itu sudah terpencar ke seluruh dunia, saat atau waktu dihelatnya kegiatan yang melibatkan masyarakat secara umum seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Kabupaten Deiyai, pastinya mereka akan kembali ke daerahnya.  Karena dia akan merasa sebagai anak daerah, anak asli Deiyai, sehingga kalau dikatakan atau seperti dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Solidaritas Peduli Alam dan Rakyat Deiyai (SPARD) melakukan aksi di KPU kemarin itu, merupakan hak mereka. Namun, jelas Petrus Agapa, tujuan dari aksi ini harus jelas. Artinya, terangnya, apakah aksi tersebut benar murni keinginan masyarakat Deiyai atau ada muatan politik didalamnya dan semua tentunya ketika menggelar aksi harus mengunakan etika dan tidak anarkis. “Semua anak Deiyai punya hal politik dan berpolitik, tetapi jangan politik itu mengorbankan rakyat yang tidak tahu apa-apa,” tegasnya.         Kedua, Pak Agapa panggilan akrabnya, menambahkan untuk menanggapi pemberitaan hari ini terkait aksi warga Deiyai di Kantor KPUD Deiyai untuk menuntut beberapa hal salah satunya minta tahapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai diulang dan menyebutkan KPU Deiyai tidak profesional dan tidak menjalankan aturan itu tidak mendasar. Dan ketika warga ingin menyampaikan hal tersebut dengan demo atau sebutnya aksi damai itu sah-sah saja, namun jangan anarkis. “Komisioner KPU itu tentunya orang-orang yang kami rasa mengerti aturan dan masuk sebagai anggota KPUD tentunya melalui proses dan seleksi yang ketat, artinya mereka yang masuk menjadi anggota KPU itu orang terpilih untuk menjadi penyelenggara Pemilu mencari pemimpin yang benar-benar sesuai harapan kita bersama. Jadi ketika warga tuntut ini itu harus lihat baik, jangan sampai dipolisir orang/pihak tertentu yang hanya mau korbankan masyarakat saja,” urainya. Tambah Agapa, kemudian terkait dukungan Partai Politik (Parpol). Kata dia, Parpol itu dalam penjaringan calon kandidat yang selanjutnya menjadi figur yang kuat tentunya melalui proses dan pertimbangan tertentu, demikian juga rakyat ketika menginginkan pemimpin, namun semua itu ada aturan dan jadwalnya, tahapan serta waktu yang telah ditentukan dalam peraturan KPU maupun keputusan-keputusan lainnya, sehingga masyarakat ataupun solidaritas ini harus mengerti dulu, jangan asal bikin aksi yang malah akan mengorbankan rakyat kecil atau mereka sendiri menjadi korban kepentingan tertentu.   Untuk itu, selaku anak daerah, adat Deiyai dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak ikut-ikutan aksi yang tidak jelas dan jangan sampai jadi korban kepentingan orang, oknum ataupun pihak-pihak tertentu.  “Deiyai ini sudah banyak yang menjadi korban ketika warga ikut demo-demo, jangan lagi sampai terjadi. Kami harap juga kepada mereka yang mengalang-galang masyarakat ini harus tau aturan dan jangan korban masyarakat yang tidak tahu apa-apa,” harap Petrus. Anggota KPU itu ditunjuk pemerintah untuk menjalankan Pemilu, dan mereka yang duduk disitu tentunya orang-orang yang mengerti dan dalam menjalankan tugasnya itu pastinya ada didalam undang-undang dan peraturan lainnya. “Kita semua tentunya menginginkan adanya perubahan di Deiyai ini. Alam dan rakyat Deiyai ingin perubahan yang lebih baik kedepannya. Mari kita sukseskan Pilkada Deiyai, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Pilkada Serentak di negara kita tercinta ini dengan baik dan sukses untuk memilih pemimpin yang merakyat,” imbuhnya. Agapa menambahkan, berbicara menyangkut sejarah, khusus di Deiyai dan Paniai, dulu sebagai Ibukota Onderafdeling (setingkat kawedanan) dibawah Pemerintahan Belanda, kala itu. Onderafdeling Paniai itu wilayahnya sampai ke PNG dan juga onderafdeling Deiyai, Waghete (Tigi) itu dulu wilayahnya sampai di Napan/Yaur sini. Sekarang mengapa atau kita meski ribut-ribut, dulu semestinya kita dapat dulu kabupaten, Paniai dan Deiyai sebelum pemekaran-pemekaran di Papua.  “Dulu di Paniai/Deiyai ada sekolah-sekolah Belanda dan warga pesisir itu sekolah disitu, mengapa kita (Deiyai) baru dapat kabupaten, sehingga untuk mengejar ini semua kita harus dapat melihat baik sejarah ini untuk kepentingan Deiyai kedepan nantinya. Demo boleh saja, tapi harus tau aturan dan jalan,” pungkasnya.(wan)