NABIRE - Seminar kebangsaan nasionalisme pemuda tentukan masa depan Papua. Pemuda Papua harus bisa lebih maju dan profesional berjalan dengan lancar dan sukses.


Seminar yang dilaksanakan, Jumat (10/5/2024) pukul 10.00 sampai selesai 13.00 WITm bertempat di Aula SMA YPK Tabernakel, Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah itu bertemakan 'Nasionalisme Pemuda Tentukan Masa Depan Papua'.


Dikatakan Niko, praktisi Psikologi Jayapura dalam sambutannya, wawasan kebangsaan adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam.


Lanjut Niko, kebangsaan dalam kerangka NKRI, adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain bagaimana kita memahami wawasan nusantara sebagai satu kesatuan.


Tujuan wawasan kebangsaan, mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional,
bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.


Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua khususnya.


Dalam hal ini juga Maikel Gobay, selaku Kasubbag Program dan Pelaporan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah mengatakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap HAM di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.


Lanjutnya, Otsus adalah untuk mengurangi kesenjangan antara provinsi di Papua dengan provinsi lain di luar Papua agar meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua serta menghormati hak-hak dasar OAP dalam pembangunan.


Otsus sendiri telah diakomodir dalam bentuk MRP, dana Otsus, Perdasus dan Perdasi, hak ulayat, gubernur dan wakil gubernur harus OAP, dan DPRK/DPRP.


Yunita Dimara, aktivis perempuan dan anak dalam sambutannya mengatakan, Self-Leadership adalah adalah Charles Manz pada tahun 1983. Ia mendefinisikan sebagai perspektif untuk mempengaruhi diri sendiri sehingga menciptakan Self-Motivation dan menemukan arah tujuan diri sendiri.


Lanjut Yunita, kepemimpinan diri dapat berarti seseorang secara sengaja memengaruhi pemikiran, perasaan dan tindakan mereka sendiri untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan. "Mengembangkan kepemimpinan diri, yaitu dengan cara kenali diri sendiri, tetapkan tujuan hidup, buat rencana untuk masa depan, berani ambil tindakan keputusan, dan rasa tanggung jawab," harapnya.


Hadir dalam kesempatan tersebut, Kasat Pol PP Provinsi Papua Tengah Victor Fun, Kasat Binmas Polres AKP Yadang selaku, Maikel Meki Gobay Kasubag Program Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Yusuf Sayori Kepala Suku Napan serta undangan lainnya.(feb)