NABIRE - Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan Tahun Anggaran (TA) 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat se-Provinsi Papua Tengah, rapat Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam pengelolaan DAK Fisik, khususnya di bidang jalan, bertempat di salah satu aula hotel di Nabire, Selasa (8/10/2024).

Rakor monitoring dan evaluasi DAK bidang jalan TA 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat se-Provinsi Papua Tengah itu dibuka Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah diwakili Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Tengah, Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pembangunan Otsus, Ukkas dan berlangsung selama dua hari.

Pelaksanaan Rakor tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam pengelolaan DAK fisik, khususnya di bidang jalan. Diharap melalui kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sehingga mekanisme pelaksanan kegiatan DAK dapat berjalan dengan lancar, sesuai aturan yang telah ditetapkan.

"Kegiatan yang dilakukan merupakan pertama kali dilaksanakan di Provinsi Papua Tengah dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 17/SE/M/2023, tertanggal 23 September 2023," katanya.

Tentang penilaian usulan rencana kegiatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK fisik di bidang infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Tegas Ukkas ketika membacakan sambutan Pj Gubernur Papua Tengah, untuk PUPR provinsi dan kabupaten di Papua Tengah, agar selalu menjaga koordinasi dan kolaborasi, terutama dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini di lapangan.

Dengan adanya evaluasi langsung dari kementerian, kita semua bisa memastikan bahwa setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target, serta dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

Dirinya juga berharap ada masukan dan arahan dari para narasumber kepada dinas PUPR baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, agar kegiatan ini kedepan dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Sebagai Provinsi baru, juga dihadapkan pada tantangan besar dalam membangun pondasi infrastruktur yang kuat. "Melalui Rakor ini, kita akan semakin memahami kebutuhan dan prioritas pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi akses vital di wilayah kita, sehingga dapat menunjang mobilitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat Papua Tengah," pungkasnya.(edi/rob)