NABIRE - Puluhan tenaga honorer dan Mama-mama Papua, Kamis (8/08/2024) sekitar pukul 12.00 WIT, menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah (PPT), meminta kejelasan nasib mereka.


Koordinator aksi, Piet N. Kuay di kesempatan itu menyampaikan beberapa hal terkait aspirasi mereka. "Otsus itu ada di mana? Hari ini kami berpesan, secara tertulis juga akan kami surati. Kasihan Desember hari akhir dari honorer, hentikan penyerapan uang yang ada di Papua Tengah, prioritaskan dulu honorer yang ada di Nabire," ujarnya.


Lanjutnya, hal ini jangan sampai terjadi lagi, hal sudah berulang. "Jangan dirumahkan, rumahkan kami, kepada pak presiden Jokowi dan bapak presiden terpilih, Prabowo. Jangan tutup mata tidak boleh, ini janji negara, kami bukan lawan pemerintah, namun harus ada kebijakan dari pemerintah," katanya.


"Kami akan berdiri dan menunggu pejabat keluar baru kita kembali berbicara, kalau belum ada kita akan menunggu dan berdiri di sini," tambahnya.


Beberapa pemdemo hadir dan menunggu keputusan dari pemerintah. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kapolres Nabire dan perwakilan dari Pemprov Papua Tengah.
Piet Kuay menambahkan dan menyampaikan aspirasi, bahwa kegiatan ini sudah berulang kali. Secara manusia juga punya keterbatasan dan hal ini sudah berjalan kurang lebih satu tahun delapan bulan.


"Kami juga minta audiensi tapi ditolak, sebenarnya ada apa ini. Padahal kita mengabdi, dan ini juga sudah jelas, mengabdi dan pemerintah daerah tidak melakukan sesuai prosedur. Padahal dari pusat itu ada prosedur," tuturnya


Aksi hari ini terkait persoalan yang terjadi satu tahun delapan bulan sampai proses hukum. "Bahwa pokok putusan itu gugatan kami ditolak, fakta membuktikan seperti yang teman-teman ketahui," ujarnya.


"Kami minta ke Pemprov untuk memfasilitasi kami dan kami berharap ada solusi, maka hari ini kami akan tinggalkan kabupaten, apakah kalian masih akan pilih pimpinan sekarang ini? saat ini kita akan mencari pimpinan yang tidak lari dari persoalan. Tidak lari ketika ada masalah, tapi mana buktinya, kami capek, namun kami tidak akan pernah lelah ini masalah keluarga kami," tegasnya.


Ditambahkannya, tenaga honorer itu negara sudah buat, kenapa tidak sesuai sampai sekarang, kalau ini sudah sesuai prosedur kenapa berjalan sekarang tidak sesuai prosedur. Masih ada tujuh kabupaten dan mereka juga alami hal sama.


"Karena perjuangan kami selaku tenaga honorer dan di pusat itu sudah ada petunjuk sudah jelas, tapi kok beda sampainya di daerah," tuturnya


Perwakilan dari koordinator menambahkan, kabupaten juga tidak sanggup dengan hal ini. "Kami minta kepada Pemprov di sini agar persoalan ini tidak berlarut-larut.Kita ini bukan orang dari luar, kita ini orang Nabire, sedangkan mereka bisa adopsi orang dari luar Nabire, bagaimana mau selesaikan dari rumah baru bisa mau selesaikan dari luar. Atau kamu bisa kerja tidak, sampai kami ini tidak ada pemberitahuan," tambahnya.


Pantauan media ini, sempat terjadi ketegangan dan adu mulut saat Kapolres Nabire, AKBP Wahyudi dan salah satu Kabid di Satpol PP Pemprov Papua Tengah, Ipou P Yeimo memberikan keterangan kepada para pendemo, bawah belum ada pejabat di Kantor Gubernur Papua Tengah.


Namun, dari mama-mama Papua mengatakan tidak mungkin tidak ada pejabat di dalam kantor gubernur, sedangkan ini masih pagi dan jam berapa ?


Kapolres Nabire sempat melakukan mediasi terhadap dan par penyampai aspirasi yang ada dan lagi dalam proses. Sejumlah aparat sedang berjaga di depan kantor gubernur, untuk para pendemo tidak membuat anarkis. Massa berkisar delapan puluh orang yang hadir dalam aksi tersebut.(feb)