NABIRE – Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM, menilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua Tengah, menurun. Hal ini terlihat dalam absensi kehadiran ASN saat digelar apel pagi, Senin (14/8/23) di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah. Mensikapi menurunnya disiplin ASN, Pj Gubernur Ribka Haluk menuturkan, jika hal seperti ini terus berlanjut maka akan perintahkan Kepala BKPSDM Papua Tengah untuk memutuskan ASN yang tidak pernah masuk bekerja akan dikembalikan ke kabupaten masing–masing.

Saat apel Senin pagi kemarin, Pj Gubernur Ribka Haluk, mengatakan, jumlah ASN mulai merosot kehadiran saat apel sebanyak 267 dari jumlah keseluruhan ASN sekitar 900an orang.

“Ibu belum tau penyebabnya dan kepada pejabat eselon dua segera mengecek staf atau pejabatnya yang tidak masuk kantor. Ibu sudah dapat informasi banyak, banyak ASN yang tidak muncul di kantor untuk bekerja, sehingga ibu berharap semua harus bekerjasama. Jika tidak saya akan perintah langsung Kepala BKPSDM sehingga diputuskan saja, yang tidak pernah masuk bekerja kita akan kembalikan ke kabupaten masing–masing,” paparnya. 

Pj Gubernur Ribka Haluk memerintahkan Kepala Inspektorat dan Kepala BKPSDM untuk mengecek langsung absensi kehadiran ASN di masing-masing dinas. Karena dirinya tidak menginginkan kinerja menurun. 

“Di satu sisi, Ibu dengan Pak Sekda beberapa teman–teman bekerja keras, disisi lain ada yang santai. Inikan tidak memberikan kontribusi kepada rakyat Provinsi Papua Tengah, bukan kepada gubernur pribadi tapi kepada rakyat Papua Tengah. Karena kita tahu bahwa kita ini digaji dan kita juga diberikan TPP dari pajak masyarakat, tolong dipahami itu,” ujarnya.

Pj Gubernur Ribka Haluk mengingatkan para ASN untuk tidak main-main dengan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. 

“Jangan kita nikmati gaji mudah tapi pelayanan kita tidak maksimal ke masyarakat. Masyarakat harus mendapatkan manfaat dari apa yang kita kerjakan. Kita ASN itu diikat dengan aturan sehingga ada pimpinan atau tidak ada pimpinan kita harus tetap kerja dan tidak boleh ada kompromi di dinas masing–masing karena kita ini sudah terikat dengan undang–undang,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakan Pj Gubernur Ribka, dirinya akan mengecek kembali penyebab kehadiran ASN menurun. Kata dia, ada aturan main di pemerintahan. Kata dia, kita ini pemerintah baru dan kita sedang menata menajemen. Kita sedang membangun sistim dalam pemerintahan.

“Ini bukan pekerjaan main–main, kalau mau enak silahkan ke provinsi yang sudah tua karena di daerah DOB itu kita harus bekerja keras dengan bagaimana kita mengerjakan sesuatu dalam pemerintah. Beda dengan pemerintah provinsi induk itu dari tahun 1969 itu sudah tersistim hanya orangnya saja yang sering diganti–ganti, tapi sistimnya itu sudah diatur beberapa puluh tahun yang lalu,” ujarnya.

Sambung dia, Provinsi Papua Tengah baru seumur jagung dan sudah berjalan beberapa bulan. Kita dipaksakan bekerja sama dengan sistim pemerintahan yang sudah berjalan bertahun–tahun. Kita berfikir bagaimana caranya bisa memposisikan diri sama dengan provinsi yang sudah bertahun–tahun bekerja.

“Sementara yang lain hanya masuk kantor tidak punya tujuan, tidak boleh terjadi seperti itu,” tegasnya. (rob)