NABIRE - Bertempat di Aula LPP RRI Jalan Merdeka Nabire, Rabu (7/08/2024), Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos.,MM diwakili Asisten I Setda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ausilius You, S.Pd.,MM.MH secara resmi membuka kegiatan Kick Off dan Focus Group Discussion I (FGD I) penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tengah  tahun 2025-2029.


Dalam sambutan Pj Gubernur mengatakan, KLHS adalah rangakian analisis yang sistimatis dan menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan, bahwa prnsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegratisi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana atau program dan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD atau dokumen RPJPD sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sehingga menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa depan kini dan generasi masa depan.


Atas dasar amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2006 tentang Tatacara Penyelenggaraan KLHS dan Permendagri nomor 7 tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan recana pembangunan jangka menengah daerah.


"Hari ini kita kumpul di sini untuk mengikuti Kick Off dan FGD   I penyusunan KLHS rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk mengidentifikasi isu pembangunan atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang terbagi dalam 5 pilar, yaitu isu lingkungan, isu ekonomi, isu sosial budaya serta isu hukum dan tata kelola," ujarnya.


Sehingga diharapkan pada Kamis, 8 Agustus 2024 akan dilakukan juga Kick Off dan FGD I untuk KLHS rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2045 dengan tujuan yang sama, maka diharapkan akan menghasilkan sebuah kebijakan dan program pembangunan yang lebih baik di masa mendatang.


Untuk itu, selaku Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah berharap pada kegiatan FGD hari ini dan besok, selain dapat mengindentifikasi isu tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di Provinsi Papua Tengah, juga dapat merumuskan isu pembangunan berkelanjutan dan identifikasi materi muatan kebijakan.


Rencana program dalam RPJMD dan RPJPD yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup di Papua Tengah. "Saya juga berharap agar kelompok kerja penyusun KLHS, RPJMD dan RPJPD Provinsi Papua Tengah yang di dalamnya terdapat tenaga ahli agar dapat bekerja maksimal dan terus berkoordinasi dengan instansi teknis guna menyatuhkan resepsi terkait isu-isu pembangunan berkelanjutan dan kebijakan rencana program yang kemudian akan berpengaruh secara langsung kepada hajat hidup masyarakat Papua Tengah," urainya.


Untuk itu, hasil dari FGD hari ini dan esok kemudian akan diramu oleh Pokja KLHS bersama tim ahli untuk konsultasi publik pada hari Jumat, 9 Agustus 2024.
"Diharapkan saudara-saudara yang hadir secara offline ataupun online yang berasal dari perguruan tinggi, BUMN, TNI/Polri, tokoh adat, tokoh agama dan mitra pembangunan lainnya agar dapat memberikan kontribusi pikiran konstruktif untuk pembangunan Provinsi Papua Tengah yang lestari dan berkelanjutan," pungkasnya.(des)