Laporan: Bamsmenggunakan jasakonsultan untuk penyusunan anggaran APBD.Dengan demikian,  seolah olah konsultan yang menguasai seluruh aspekpenyelenggaran pemerintah, dan  merasa mereka sangat dibutuhkan. Halini pula yang memunculkan adanya ketergantungan yang begitu kuat olehPemda terhadap konsultan.Demikian penegasannya pada pertemuan rencana aksi pemberantasankorupsi yang dihadiri KPK, BPKP, Sekda dan Inspektorat se ProvinsiPapua, Senin (19/2/2018).Menurut Sekda, BPKP mempunyai tugas pemdampingan, sehinggaKabupaten/Kota bisa menggandeng  BPKP untuk pendampingan penyusunananggaran APBD."Para Bupati Walikota jangan segan segan berkonsultasi dengan BPKPuntuk merevieuw penyelenggaran pemerintahan termasuk penganggaranAPBD, harus pakai BPKP dalam rangka akuntabilitas pemerintah daerah,"imbaunya.Namun, katanya, ada lembaga yang punya kompeten untuk mendampingi BPKPtermasuk Simda yang harus diaplikasikan. "Terkait pemanfaatan BPKP inimerupakan pressure terhadap semua kabupaten/kota. Jangan lagi memakaikonsultan tapi BPKP yang lembaganya memang untuk mendampingipemerintah daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten kota,"tekannya.Kepala Perwakilan BPKP Papua, Sueb Cahyadi menuturkan, memang menjadikewajiban pihaknya untuk melakukan pendampingan tata kelola keuangandi setiap kabupaten kota dan juga Provinsi."Jadi kami memperbaiki dari dalam seluruh tata kelola keuangan diPapua. Dimana kami telah menyiapkan SDM untuk nanti melayani pemdayang membutuhkan bantuan. Caranya melalui konsultasi, upaya bimtekbagi aparatur pemerintahan di daerah, " jelasnya.Dia menambahkan, dari 29 kabupaten kota setidaknya ada 17 Pemda yangaktif dilakukan pendampingan dan terkait aplikasi keuangan berupasimda.Kepala Perwakilan BPKP Papua, Sueb Cahyadi menuturkan, memang menjadikewajiban pihaknya untuk melakukan pendampingan tata kelola keuangandi setiap kabupaten kota dan juga Provinsi."Jadi kami memperbaiki dari dalam seluruh tata kelola keuangan diPapua. Dimana kami telah menyiapkan SDM untuk nanti melayani pemdayang membutuhkan bantuan. Caranya melalui konsultasi, upaya bimtekbagi aparatur pemerintahan di daerah, " jelasnya. (bams)