NABIRE - Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) yang bergerak di bidang kontraktor, meminta transparansi kepada Pemerintah Provinsi (Pempov) Papua Tengah, terkhusus kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Tengah, agar menindaklanjuti persoalan dan aspirasi yang disampaikan, Senin (29/07/2024) kemarin.


"Tujuan kami ingin mendengar, sesuai dengan profil yang kami masukkan ke dinas PUPR beberapa bulan lalu, namun sampai saat ini kami pengusaha OAP tidak pernah mendengar tentang pekerjaan yang selama ini dibagikan," kata Yosephina Pigai, S.Sos selaku perwakilan pengusaha OAP dan mantan DPR Provinsi Papua.


Menurutnya, sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus), dana Otsus itu diperuntukan untuk OAP, namun praktek di lapangan tidak terjadi seperti itu.


"Pada kesempatan ini kami OAP yang hadir ingin meminta kepada Pemprov Papua Tengah dalam hal ini dan Pj Gubernur Papua Tengah dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Papua Tengah harus mengetahui apa yang terjadi di dinas-dinas yang berada di Pemprov kepada pengusaha OAP," ujar Yosephina Pigai.


Tambahnya, mendengar informasi bahwa ada dua oknum yang bermain di dalam (PUPR Papua Tengah), berinisal A dan yang satu berinisial A, mereka diduga mengambil alih yang sebenarnya itu diperuntukan untuk OAP.


“Mereka bermain, memakai dan mengatasnamakan OAP, CV dan KTP OAP, sehingga dalam hal ini kami ingin meminta kepada pihak Pemprov Papua Tengah untuk menindaklanjuti persoalan dan aspirasi kami ini," ucapnya.


Tambah Yosephina, Kami tidak terima terhadap 2 oknum tersebut, mereka harus datang ke sini dan mempertanggungjawabkan pekerjaan-pekerjaan yang mereka bagi. Apakah itu diperintah oleh kepala dinas, Sekda atau perintah siapa, sehingga mereka berdua membagi pekerjaan untuk non-OAP.


Terkait dua oknum tersebut, perwakilan pengusaha OAP, Agus Auparay sudah mendatangi Polres Nabire, namun pihak Polres mengatakan untuk datang ke Sekda langsung, dan itu sudah dilakukan tinggal menunggu tindak lanjut dari Pemprov Papua Tengah.


Agus Auparay juga meminta kepada Sekda, Pj Gubernur Papua Tengah harus membuka mata dan melihat, karena pembangunan akan berjalan ke depan.


“Papua Tengah harus maju, jangan buat kami anak Papua merusak apa yang aset-aset sudah ada di Papua Tengah, kami bukan seperti itu dan kami juga menyadari, kami ingin Pemprov untuk melihat kami pengusaha-pengusaha Papua,” kata Agus Auparay seraya menandaskan, harus ada jawaban dari Pj Gubernur dan Sekda Papua Tengah dan kami ingin jawaban dari mereka.(edi)