NABIRE - Pemerintah Provinsi Papua Tengah tahun depan akan membangun Rumah Sakit type B dan membutuhkan waktu lima tahun pengerjaan, agar nantinya orang dari Papua Tengah tidak harus berobat sampai ke Makassar, Manado, Jakarta dan masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) di enam kabupaten di Provinsi Papua Tengah terkait pelayanan kesehatannya.


Dikatakan Pj Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP.,MM, Kamis (8/08/2024), Provinisi Papua Tengah di tahun depan akan melakukan pembangunan rumah sakit type B, tapi kualitasnya type A dan tidak perlu lagi orang Papua Tengah harus berobat ke Makassar, Manado, Jakarta dan seterusnya.


Lanjutnya, cukup di ibukota Papua Tengah, Nabire atau di Timika karena infrakstrukturnya mendukung di dua kabupaten tersebut, tidak perlu harus keluar Papua.


Tegasnya, target pembangunan rumah sakit 5 tahun kedepan dan Pemprov Papua Tengah berharap masing-masing kabupaten bisa naik dari Pratama atau D setidaknya C, dan itu nantinya dibutuhkan pegawai, butuh peralatannya dan seterusnya.


Kita provinsi di Papua Tengah dengan Daerah Otonomi Baru (DOB), sesuai Undang-Undang nomor 15, kita sudah dibagi kalau di Papua untuk saat ini mencapai enam provinsi, empat DOB dan dua provinsi induk.


"Khusus untuk Papua Tengah kita terdiri dari delapan kabupaten dan kalau dari sisi ruang fiskal Papua Tengah yang paling tinggi diantara seluruh provinsi yang ada di tanah Papua," katanya.


Lanjutnya, Papua Tengah tidak boleh standarnya sama dengan provinsi yang ada di pulau Papua, kita saat ini boleh mengatakan
enam kabupaten kondisi keamanannya masih relatif kurang kondisif, sedangkan di pusat kota relatif kondusif.


Tegasnya, namun kalau kita berbicara di enam kabupaten lainnya (Dogiyai, Deiyai, Paniai, Puncak, Puncak Jaya dan Intan Jaya) masih banyak PR yang harus kita perbaiki untuk pelayanan kesehatannya.


Anwar berharap kepada para peserta yang mengikuti kegiatan hari ini dengan baik dan tentunya, jumlah kebutuhan pegawai disesuaikan dengan berapa banyak Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada, Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada, rumah sakit yang ada.


"Nanti dikaitkan dengan jumlah anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ada, ditambah lagi dengan jumlah penduduk yang ada pasti indikatornya banyak, sehingga nanti muncul kebutuhan di masing-masing kabupaten maupun provinsi sendiri," pungkasnya.(edi)