NABIRE – Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Bappeda Kabupaten Nabire menggelar monitoring meja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Nabire triwulan I-II tahun 2023, Kamis (27/7/23) di Aula Kantor Bappeda Nabire. Kegiatan dihadiri Asisten I Setda Kabupaten Nabire, La Halim, S.Sos, mewakili Bupati Nabire dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Nabire. Kegiatan monitoring meja ini dilaksanakan tanggal 27 hingga 28 Juli 2023.

Dalam sambutannya Asisten I Setda Nabire, La Halim, mengatakan, monitoring meja dilakukan setiap tahun sebelum terjun ke lapangan. Hal ini untuk bisa mengetahui sejauh mana kendala dan hambatan yang dihadapi OPD dalam menyalurkan dana kegiatan fisik di lapangan.

“Kita semua berharap dalam forum ini ada diskusi terbuka dan bebas agar bisa tahu sejauh mana kendala di OPD. Sehingga saat turun ke lapangan bisa kita mencari solusinya,” tuturnya.

Kata dia, pada saat ini serapan anggaran masih sangat minim. Oleh karena itu dalam momen ini agar bisa segera terialisasi kedepan dan bisa naik serapannya.

“Memang ada beberapa OPD yang pengeluaran dana dalam bentuk fisik itu sudah dalam tahap lelang. Namun yang lain kita masih belum, seperti non fisik. Dalam forum ini kita mencari solusi yang baik untuk pembangunan Kabupaten Nabire kedepan,” tutur La Halim.

Dikatakan Kepala Bappeda Kabupaten Nabire, Dr. H. Mukayat, S.Pd, M.Si, M.Pd, setelah monitoring meja akan dilanjutkan monitor ke lapangan. Dari situ kita akan tahu progresnya, bila tidak sesuai dengan perencanaan tentunya OPD yang bersangkutan akan dimintai keterangan dan verifikasinya. 

Lebih lanjut dikatakan Mukayat, ada berkelanjutan, monitoring meja dan lapangan diikuti dengan evaluasi. Supaya program berikutnya di triwulan 3 dan 4 akan berjalan dengan baik. Progres kegiatan sejauh mana setelah perencanaan, penganggaran dan aktifitas di lapangan bisa dimonitoring dan dievakuasi. Setelah perencanaan jalan dan penganggaran jalan itu jadi singkron.

“Sering terjadi di perencanaan misalnya teman-teman yang di perikanan bantuan perahu temple jumlah 50 ke Distrik Yaur, ternyata yang sampai hanya 30, itu namanya kelalaian. Misalnya di peternakan bantuan buat kandang babi sebanyak 40 ternyata dibangun hanya 20, itu juga termasuk kelalaian yang perlu diverifikasi. Misalnya di PUPR membangun rehabilitasi atau kontruksi jalan 500 meter ternyata dapatnya hanya 250 meter, itu juga perlu diverifikasi,” paparnya.

Kata dia, Bappeda Kabupaten Nabire tidak mencari kesalahan dan tidak cawe-cawe karena masing-masing OPD adalah mitra Bappeda. Dirinya ingin menciptakan Bappeda bersih-bersih, bersih orangnya, bersih perencanaannya. 

“Kalau anggaran OPD berbeda-beda itu bukan intervensi Bappeda, tetapi itu wewenang dari pimpinan kita di atas. Contoh, kenapa kita dikasih anggaran 2 milyar terus, jawabannya buka di Bappeda tetapi ada di pimpinan kita. Karena pimpinan kita yang tahu mana yang jadi prioritas kedepan. Maka dari itu kita memverifikasi di lapangan minggu depan seperti apa dan bagaimana keadaan fisik dan non fisiknya,” ujarnya. (feb)