NABIRE – Pelayanan pemerintah mendasar bagi masyarakat yakni pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat di empat (4) Distrik yakni, Sukikai Selatan, Adaipe, Piyaiye dan Mogotadi terancam macet. Karena, untuk menjangkau empat distrik

tersebut satu-satunya melalui pesawat udara, sulit lewat darat. Tanpa ada dukungan pemerintah Kabupaten Dogiyai lewat lewat subsidi angkutan udara, pelayanan pemerintah tidak akan nampak di empat distrik yang terjauh dan terisolir tersebut.

Oleh sebab itu, Kepala Distrik Sukikai Selatan, Kristianus Tagi di Nabire, Rabu (26/10) mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dogiyai memprioritaskan program subsidi angkutan udara pada tahun anggaran 2023 mendatang. Hal ini untuk melayani transportasi empat distrik tersebut melalui udara. Karena, selama tidak ada subsidi angkutan udara, pelayanan pemerintah di distrik-distrik yang tersulit yang hanya mengandalkan angkutan udara ini tidak efektif pelayanannya, bahkan terancam macet.

Sebab, Kristianus menjelaskan untuk melayani daerah-daerah yang tersulit dan terisolir, pelayanan perintis jarang, bahkan tidak ada, kecuali carter. Pesawat jenis kecil misalnya AMA, hanya melayani penerbangan bersifat carter, sehingga ke Unito ibukota Distrik Sukikai Selatan misalnya carter Rp 17 juta. Demikian juga ke Piyaiye, Adaipe dan Mogotadi, harus dengan biaya carter.

Ia membandingkan, sementara Kepala Distrik, kesehatan melalui dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS), tidak ada dana untuk carter pesawat. Dana yang tersedia, hanya untuk operasional dan kebutuhan lain. Dan itu, bukan kebutuhannya satu dua kali perjalanan ke tempat tugas dan datang koordinasi dan konsultasi ke pemerintah kabupaten.

Oleh sebab itu, menurutnya, untuk memperlancar pelayanan pemerintahan di tingkat distrik dan masyarakat, termasuk menertibkan aparat distrik, guru dan Puskesmas, pemerintah daerah diminta agar memprogramkan dan mewujudnyatakan pelayanan tol udara (subsidi angkutan). 

Apabila tidak ada tol udara, kata Kristianus, kalaupun ke tempat tugas, untuk kembali ke kabupaten dalam rangka konsultasi, koordinasi dan undangan rapat atau kegiatan pemerintahan yang lain, pasti korban. Karena, untuk kembali sudah, menunggu penerbangan tanpa kepastian. Demikian juga pemerintah kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak mungkin turun ke distrik, karena tidak pelayanan transportasi udara.

Pentingnya tol usara, Kristianus menilai hal itu akan mendukung pelayanan pemerintah ke masyarakat di daera-daerah yang dikategorikan sebagai terjauh, terisolir dan tertinggal (3T). Karena, ketika Kepala Distrik, Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah akan ke tempat tugas biaya subsidi dan bisa ke kabupaten untuk urusan-urusan pemerintahan di tingkat kabupaten. Tanpa adanya subsidi angkutan, pelayanan pemerintah di tingkat lapangan akan terkendala dengan angkutan, sarana transportasi.

Ia mencontoh, ketika jembatan Otawa (KM 100) patah dan tidak bisa menyeberang, sejumlah pelayanan kebutuhan dan kegiatan pemerintah akan terhenti. Karena jalur daratnya putus. Demikian juga halnya ketika tidak ada subsidi angkutan udara untuk empat distrik di wilayah katergori 3T.

Oleh sebab itu, untuk mengefektifkan pelayanan pemerintah di empat distrik agar tidak macet, Kristianus Tagi mewakili 3 kepala distrik lainnya mendesak pemerintah Kabupaten Dogiyai memprogramkan subsidi angkutan untuk tahun 2023 mendatang. (ans)