Jayapura,- Tinggal dua bulan lagi pesta demokrasi atau Pemilu akan di laksanakan, Namun ribuan masyarakat dari 332 kampung dan 40 distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya telah mengancam akan memboikot Pemilihan Legislatif (Pileg) di kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya, dan bukan hanya itu Pilpres pun mereka akan rencana memboikotnya juga. Disamping itu, mereka juga mengancam akan menduduki Kantor KPU Provinsi Papua jika lembaga penyelenggara Pemilu itu tak mengindahkan tuntutan mereka untuk meninjau kembali tiga dari lima anggota KPUD Jayawijaya yang telah ditetapkan KPU Provinsi Papua.   Hal tersebut disampaikan dengan tegas oleh Ketua Komisi A DPRD Jayawijaya, Amos Kenelak kepada sejumlah wartawan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua DPR Papua, Deerd Tabuni, SE. M.Si, Selasa (4/5) di ruang pertemuan Ketua DPR Papua. Menurutnya, ancaman tersebut dilontarkan masayarakat Jayawijaya ketika melakukan demo di Kantor DPRD Jayawijaya beberapa hari lalu.  “Kemarin kami menerima ribuan masyarakat dari 332 kampung dan 40 distrik yang ada di Jayawijaya. Tuntutan mereka itu, agar KPU Provinsi Papua merevisi tiga anggota KPUD Jayawijaya yang telah lolos seleksi, karena dari lima yang terpilih dimana satu perempuan, hanya ada satu putra asli Lembah Baliem. Empat lainnya bukan anak pegunungan. Dua non Papua dan dua Papua tapi mereka bukan berasal dari Pegunungan,” kata Amos. Amos mengatakan,  masyarakat ingin agar tiga orang itu diganti dengan putra asli. Namun untuk anggota KPUD perempuan tak masalah karena memang tidak ada keterwakilan perempuan Jayawijaya yang ikut tes KPU lalu. Apalagi lanjutnya, sesuai semangat Otsus tuntutan masyarakat itu benar, karena ada empat putra asli Jayawijaya yang lolos 10 besar namun hanya satu yang terpilih jadi anggota KPUD.  “Jika ini tidak dilakukan oleh KPU Provinsi, Maka masyarakat Jayawijaya akan memboikot Pemilu, baik Pileg maupun Pilpres. Sejak kemarin masyarakat sudah memalang kantor KPUD Jayawijaya, dan hari ini kami mau menemui KPU Papua tapi mereka semua ada ikut kegiatan di Jakarta,” ujarnya. Sementara itu, perwakilan dari  332 kepala kampung dan 40 distrik yang ada di Jayawijaya yang juga sebagai Ketua Asosiasi Kepala Distrik se-Jayawijaya, Antor Matuan, membenarkan hal tersebut,  jika masyarakat Jayawijaya telah mengancaman boikot Pemilu di Jayawijaya dan akan menduduki kantor KPU Provinsi  Papua.  “Kami diutus masyarakat ke sini terkait penetapan lima anggota KPUD Jayawijaya. Masyarakat tidak terima hasil yang dikeluarkan KPU Papua itu, Jayawijaya ini induk dari delapan kabupaten pemekaran di wilayah Pegunungan dan bukannya tidak mampu. Sejak pukul 07:00 WIT kemarin masyarakat sudah menduduki dan memalang kantor KPUD Jayawijaya,” ungkap Antor Matuan. Dirinya menilai, hasil seleksi anggota KPUD itu membunuh karakter masyarakat masyarajat Jayawijaya. Pihaknya tak akan kembali sebelum masalah ini tidak clear. Dirinya berharap semua pihak berkompeten jeli melihat masalah ini.  “Kami tidak mau ada konflik social. Kalau KPU Papua tetap bersikeras, kami akan boikot Pemilu dan menduduki kantor KPU Papua. Kan sekarang mereka belum dilantik, jadi masih bisa ada perubahan,” tandasnya.