WASHINGTON DC – Rencana renovasi besar-besaran Kennedy Center kembali berada di tengah tarik-menarik hukum setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak berminat melanjutkan proyek tersebut apabila dirinya tidak diberi keleluasaan untuk menentukan arah renovasi. Pernyataan itu muncul setelah pengadilan federal memerintahkan pencopotan nama Trump dari gedung pusat seni di Washington DC.

Trump menyampaikan sikap tersebut melalui unggahan di media sosial pada Jumat (25/9/2026). Ia mengatakan masa depan Kennedy Center sebaiknya dikembalikan kepada Kongres apabila dirinya tidak dapat melakukan apa yang menurutnya diperlukan untuk memulihkan kondisi fisik, keuangan, dan artistik lembaga tersebut.

“Kecuali jika saya bebas melakukan apa yang bisa saya lakukan daripada siapa pun—yaitu memulihkan institusi ini secara fisik, finansial, dan artistik—saya tidak berminat melanjutkan apa yang hanya akan menjadi perjalanan sia-sia,” kata Trump, seperti dikutip ABC News.

Trump selanjutnya mengatakan pemerintahannya akan bekerja sama dengan Kongres untuk mengembalikan kewenangan pengambilan keputusan mengenai Kennedy Center kepada lembaga legislatif tersebut.

Pernyataan itu menyusul keputusan Hakim Distrik AS Christopher Cooper yang menegaskan bahwa nama Kennedy Center tidak dapat diubah secara sepihak oleh dewan pengawas. Dalam putusan sebelumnya, Cooper menyatakan Kongres yang menetapkan nama lembaga tersebut melalui undang-undang federal sehingga perubahan nama memerlukan persetujuan Kongres.

Cooper juga telah memerintahkan agar nama Trump dicopot dari gedung. Sengketa tersebut bermula setelah dewan pengawas yang dipimpin Trump memasukkan namanya ke dalam identitas gedung, termasuk melalui pemasangan papan nama dan perubahan materi resmi Kennedy Center.

Upaya untuk kembali memasukkan nama Trump ke kompleks Kennedy Center juga sempat diblokir Cooper pada September. Hakim tersebut menolak langkah dewan yang mengusulkan penamaan atau penghormatan baru terhadap Trump tanpa persetujuan Kongres.

Renovasi Dua Tahun

Di tengah sengketa penamaan, Kennedy Center juga menghadapi persoalan mengenai rencana penutupan gedung untuk renovasi besar-besaran selama sekitar dua tahun.

Dewan pengawas Kennedy Center sebelumnya memutuskan menutup gedung utama untuk pekerjaan perbaikan. Namun, keputusan tersebut turut menjadi bagian dari perkara hukum setelah Cooper mempertanyakan proses pengambilan keputusan dewan dan dampaknya terhadap tanggung jawab lembaga berdasarkan undang-undang.

Reuters melaporkan pada September bahwa hakim meminta pemerintahan Trump menjelaskan apakah rencana penutupan hingga dua tahun tersebut bertentangan dengan perintah pengadilan sebelumnya.

Sementara itu, pemerintahan Trump tetap mempertahankan argumen bahwa renovasi diperlukan untuk memperbaiki kondisi Kennedy Center. Sebelumnya, Kongres telah mengalokasikan dana sebesar sekitar US$257 juta untuk kebutuhan renovasi.

Sengketa tersebut diajukan antara lain oleh anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Joyce Beatty, yang mempersoalkan kewenangan dewan dalam mengubah nama serta mengambil keputusan terkait penutupan gedung.

Kennedy Center sendiri merupakan lembaga yang dibentuk melalui undang-undang federal pada 1964 sebagai memorial bagi Presiden John F. Kennedy. Karena status tersebut, perubahan terhadap nama lembaga menjadi bagian penting dalam perselisihan antara pemerintahan Trump, dewan pengawas, dan pihak yang menggugat.

Dengan keputusan pengadilan yang membatasi penggunaan nama Trump dan proses hukum yang masih berjalan terkait penutupan serta renovasi, masa depan proyek perbaikan Kennedy Center kini kembali bergantung pada perkembangan proses hukum dan keputusan Kongres. (ist)