Oleh : Roberthino Hanebora


• 4 Juli 2025, perempuan muda dijambret di lampu merah Hotel Adamant, Jayanti.

• 13 Juli, tukang ojek dihajar parang di Karang. Motor hilang. Luka menganga.

• 20 Juli, pembegalan di Karadiri. Warga menolong, tapi pelaku sudah lenyap.

• 24 Juli, video pembegalan di Mandala viral. Terjadi di depan Kantor MRP.

• 25 Juli, dua korban dirampas motornya di siang bolong. Seorang perempuan luka karena melawan.

Kita tidak perlu riset panjang. Facebook, grup WhatsApp, dan media daring lokal telah menjelma jadi ruang pengaduan massal di mana warga menulis ketakutan yang tak pernah dijawab oleh negara.

Ada kota yang dibangun dari harapan. Ada pula kota yang tumbuh dari pembiaran. Dan hari ini, Nabire tampaknya tergelincir ke dalam yang kedua. Di kota ini, jalan-jalan yang dulu kita hafal dengan kaki telanjang, kini harus dilalui dengan hati yang waswas. Setiap lorong menjadi perangkap. Setiap bunyi motor bisa jadi firasat buruk. Setiap orang yang berjalan sendiri atau terlambat pulang, harus siap dicurigai sebagai korban berikut.

Setiap kasus bukan sekadar angka. Mereka adalah wajah-wajah yang kita kenal Adik kita. Suami kita. Tetangga. Anak muda di ujung lorong. Dan jika ini terus dibiarkan, maka nama kita hanya tinggal menunggu giliran.

INI BUKAN SOAL NIAT. INI SOAL STRUKTUR YANG TAK PERNAH DIBANGUN

Ini bukan karena aparat tak mau kerja. Tapi karena sistem keamanan kita dibangun tanpa akar. Terlalu bergantung pada patroli sporadis. Tanpa struktur komunitas. Tanpa perangkat warga. Tanpa komunikasi yang hidup.

Jangan salahkan polisi sepenuhnya jika pos keamanan tak dibangun. Jangan salahkan tentara jika Karang Taruna tidak pernah diaktifkan. Dan jangan salahkan warga jika suatu hari mereka memilih berjaga sendiri. Kalau hibah keamanan tak disiapkan, kalau Dinas Sosial hanya hadir di seminar, maka kita sedang melempar tanggung jawab ke lapangan tanpa peta dan pelindung.

MAKA, INI SOLUSINYA :

1. Kapolres Nabire harus tetapkan “Status Darurat Begal”. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengakui bahwa ini krisis, dan krisis tidak bisa ditangani dengan biasa-biasa saja.

2. Kapolda Papua Tengah wajib turun tangan langsung. Nabire bukan sekadar kota kabupaten. Ini jantung provinsi. Jika jantung ini tak aman, maka seluruh tubuh Papua Tengah akan gemetar.

3. Gubernur Papua Tengah harus segera alokasikan dana hibah pengamanan masyarakat. Dana itu ada di DPA. Pertanyaannya apakah cukup berani untuk menggunakannya bagi rakyat yang hidup dalam ketakutan?

4. Dinas Sosial kabupaten dan provinsi harus membentuk Karang Taruna di setiap kompleks. Bukan sekadar nama di spanduk musyawarah RT. Tapi barisan muda pengaman kampung, yang dilatih dan diberi kewenangan.

5. Bangun Pos Keamanan di titik-titik rawan. Dibiayai oleh hibah daerah, dikelola bersama aparat dan warga. Lengkapi dengan HT, senter, sirine, CCTV, dan pelatihan jaga malam. Bekali. Bukan sekadar bentuk.

6. Setelah semua itu berdiri, barulah bentuk Tim Anti Begal. Tapi bukan hanya aparat. Ini harus jadi koalisi: Polisi, TNI, Karang Taruna, dan relawan warga. Dengan jalur pelaporan cepat, patroli malam aktif, dan mandat untuk langsung bertindak.

KAMI TIDAK BUTUH JANJI. KAMI BUTUH NYATA.

Jika pemerintah tak berani membela warganya dari pembegalan, maka yang sedang dibangun bukan kota tapi kuburan trauma. Ini bukan tulisan pertama. Sudah puluhan status berseliweran. Sudah berkali-kali disampaikan dalam forum dan pesan. Tapi jika suara kami hanya menjadi gema kosong, maka yang terjadi bukan kelambanan. Yang sedang berlangsung adalah pembiaran. Dan pembiaran adalah bentuk kekerasan paling halus paling senyap tapi paling dalam lukanya.

PENUTUP : MARI PILIH, NABIRE MAU JADI KOTA APA?

Nabire sedang diuji Apakah akan jadi kota yang dibangun oleh keberanian warganya, atau kota yang perlahan dikubur rasa takutnya? Pemerintah, aparat, dan masyarakat Ini bukan waktunya saling tunggu. Ini waktunya saling rangkul dan bekerja nyata.

Kami bukan minta dikasihani. Kami hanya ingin dilindungi. Di kota ini. Di rumah kami sendiri. Di tanah yang kami cintai.

(***)