NABIRE - Ketua Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) setanah Papua meminta dengan tegas agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah segera mungkin mengambil langkah untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Intan Jaya.

Ketua Asosiasi MRP Setanah Papua, Agustinus Anggaibak, S.M, kepada Papuapos Nabire, Rabu (22/10/25) mengatakan, melihat situasi kondisi keamanan di Provinsi Papua Tengah belakangan ini, seperti kejadian satu minggu lalu sampai ada banyak yang korban di Intan Jaya.

"Saya harap sebagai pimpinan lembaga kultur dan juga selaku Ketua Asosiasi MRP Setanah Papua meminta agar pemerintah menangani persoalan-persoalan konflik bersenjata ini dengan serius," ujar Anggaibak.

Di tanah Papua ini tanah berkat. Seluruh masyarakat yang hidup di atas daerah-daerah konflik ini benar-benar mereka itu diresahkan oleh konflik bersenjata yang dilakukan oleh TNI/Polri dan juga TPN OPM.

Anggaibak berharap, supaya semua persoalan konflik bersenjata segera dihentikan. Pemerintah tidak bisa diam, tapi pemerintah harus ambil langkah-langkah positif untuk menyelesaikan semua konflik bersenjata yang terjadi di seluruh wilayah Papua, terutama itu di Intan Jaya. 

“Intan Jaya ini korban di atas korban. Saya harap supaya hal ini segera dicarikan solusi untuk menyelesaikan oleh pemerintah di tanah Papua ini aparat kita banyak sekali, sehingga tidak perlu juga ada penambahan-penambahan anggoto aparat kita lagi dari luar,” harapnya.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah harus berkomitmen dan semua sektor masyarakat yang ada di tanah Papua, baik itu masyarakat adat, agama, pemuda, semua harus ambil langkah-langkah positif untuk menjelaskan semua persoalan konflik yang ada di tanah Papua. Jangan biarkan masyarakat hidup di atas ketakutan.

Masyarakat hidup di atas kelaparan hanya karena konflik bersenjata itu terjadi. OPM dan juga TNI Polri hentikan semua kekerasan di daerah-daerah pedalaman ini. Terutama kabupaten-kabupaten yang ada di daerah konflik. Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Jauh Kimo, dan lain-lain. Semua itu harus dihentikan. “Tidak boleh lagi ada pertumpangan darah di daerah-daerah ini,” tandasnya.(rob)