NABIRE - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang sedang diabang pintu, dinilai rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya tidak sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku. Demikian diungkap Isai Wandagau, selaku salah satu anggota PPD Distrik Homeyo Kabupaten Intan yang ditemui media ini, Rabu (17/1) malam pukul 20.30 WIT, bertempat di pasar pagi Bumiwonorejo Nabire. Dikatakan Isai, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya pada tahun 2017 yang lalu juga masalah belum selesai sehingga saat ini dengan adanya KPU bekerja tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga KPU setempat ketika pada saat merekrut anggota PPD di tingkat distrik pada Pilgub yang sedang kita tunggu-tunggu ini dalam merekrut tenaga anggota PPD tidak profesional. Kami, katanya menilai KPU Intan Jaya tidak melihat secara keseluruhan pengangguran yang ada di seluruh distrik yang ada di kabupaten itu. Hal yang nyata saat kami buktikan bahwa hari ini yang merekrutmen tenaga anggota PPD Intan Jaya adalah rata-rata bendahara dan Sekretaris APBK  kampung yang ada disana. “Kami pengangguran murni yang ikut seleksi PPD ini kecewa mengapa mereka memberikan piring diatas piring terus ini, bila perlu melihat betul-betul pengangguran yang ada di Kabupaten Intan Jaya yang ada itu yang mengambil atau merekrutmen anggotanya,” katanya kesal. Lanjutnya, kami juga bisa merasakan apa yang dilaksanakan pesta demokrasi oleh pemerintah setiap lima tahun diadakan Pilkada, baik pemilihan presiden, gubernur/walikota, bupati maupun DPR baik dari tingkat pusat hingga daerah itu selanjutnya, KPU melihat dan merekrut anggota PPD di distrik yang belum mendapat tempat itu, supaya sama-sama merasakan dan menikmati bersama. “Bukan hanya sepihak saja di kabupaten itu,” katanya. Imbuhnya, kedepan kami harapkan KPU Intan Jaya jangan lakukan hal nepotisme, akan tetapi melihat secara jelih dengan melakukan kerja netral, karena Kabupaten Intan Jaya mendiami berbagai suku dan marga sehingga yang bisa dan mampu itu bisa diberdayakan secara bersama-sama.  “Sekali lagi jangan lakukan hal negatif untuk kedepan lagi di daerah Intan Jaya, sebab sumber konflik yang selalu dilakukan di Intan Jaya adalah pada saat momen-momen seperti itu, terus akhirnya masyarakat jadi korban terus ini kita melihat secara jelih demokrasi yang dijalankan secara bermartabat,” pungkasnya. (modes)