KPU dan Panwas Binggungkan Masyarakat Soal Dukungan Parpol Ganda
NABIRE - Dalam ajang pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang, banyak masyarakat yang masih binggung dengan adanya dualisme (ganda) dukungan partai politik (Parpol). Bagaimana tidak, keberadaan
Bagikan
NABIRE - Dalam ajang pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang, banyak masyarakat yang masih binggung dengan adanya dualisme (ganda) dukungan partai politik (Parpol).
Bagaimana tidak, keberadaan dukungan Partai Nasdem dan Partai Golkar sampai saat ini masih mendukung dua kandidat, terbukti bendera dan logo Partai Golkar masih ada di calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 dan 8, sedangkan Partai Nasdem sampai saat ini bendera maupun logo masih juga berada di kandidat nomor urut 1 dan nomor urut 8. Berangkat dari persoalan tersebut, masyarakat yang juga akan menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Kabupaten Nabire tanggal 9 Desember 2015 nanti, sampai saat ini masih bingung dan tidak mengerti mengapa hal ini masih terjadi, padahal Pemilukada Nabire tinggal menghitung hari saja, namun masalah bendera dan logo partai pendukung masih ada yang belum beres alias terselesaikan.Yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat, dimana peran KPU dan Panwaslukada Kabupaten Nabire sebagai penyelanggara Pemilukada, yang notabenenya harus melakukan penertiban dan pemberitahuan resmi kepada masyarakat lewat sosialisasi, atas apa yang terjadi. Dalam arti KPU dan Panwas harus tegas, partai apa dukung siapa, dan partai apa di nomor urut berapa, sehingga jelas dan masyarakat tidak menjadi binggung dalam memilih nanti. Selain soal figur calon pemimpin, masyarakat juga perlu tahu partai apa yang mendukungnya, karena berangkat dari Parpollah seorang calon pemimpin diusung menjadi calon bupati dan wakil bupati sempat dipertanyakan oleh kedua belah pihak. “Ternyata sampai sekarang partai yang ditempel di baliho atau bendera yang berkibar masih tetap dipasang di setiap calon-calon yang sudah kalah dalam pertarungan di putusan PTUN Makassar. Seharusnya dicabut benderahnya dan balihonya,” demikian menurut pendapat masyarakat tinggal di Nabarua, yang enggan namanya dikorankan.Katanya, seharusnya KPU dan Panwas memberikan pelajaran politik yang baik dan jangan membiarkan persoalan yang mungkin dianggap sepele, tetapi bisa berujung kepada pendidikan politik yang kurang baik dan benar kepada masyarakat, serta KPU dan Panwas bisa dianggap sebagai penyelenggara yang tidak berhasil. Padahal, soal adanya klaim mengklaim partai tersebut sudah ada pihak-pihak, dalam hal ini calon kandidat nomor urut 8 (delapan) pernah memuatnya di media Papuapos beberapa waktu lalu, namun hingga kini belum ada realisasi soal penertiban baliho dan bendera partai oleh KPU maupun Panwas. *Perbincangan antara masyarakat biasa dan intelektual Masyarakat biasa, bro sebenarnya partai warna kuning dan biru tua itu kandidat siapa yang sudah sah pegang kah tanyanya. Intelektual jawab kalau saya baca di koran Papuapos Nabire, hasil di PTUN Makassar dong bilang pasangan nomor 8. Masyarakat biasa, tapi kenapa bendera dan baliho terpasang di kandidat lain juga, baru kenapa KPU dan Panwas diam saja eee. Intelektual jawab, ya itulah bro politik yang dipakai semua sudah melanggar aturan yang ada di undang-undang, padahal kalau kita tegaskan semua dapat seret, tapi siapa seret siapa dong kedua tertawa terpahak-pahak. Masyarakat biasa, ooOO jadi begitu ya memang semua kayaknya pada kurang sehat.Tambahnya Masyarakat biasa, saya sering melihat Pilkada di daerah lain pencalonan bupati tidak pernah saya lihat calon kandidat mempunyai partai yang sama dengan kandidat yang lain. Baru kali ini saja yang saya lihat di kabupaten Nabire pencalonan kandidat mempunyai partai yang sama. Kadang kami sebut juga kandidat terlalu besar mengharap masyarakat ingin menangkan calon tersebut.Walaupun kami masyarakat biasa, kami sudah tahu perilaku dan sifat para calon yang ada di Nabire jadi jangan membuat iming-iming yang tidak berguna bagi kami. Kami harapkan kepada semua para KPU, Panwas, dan kandidat, harus bisa mengajak masyarakat berdemokrasi yang baik. Jangan memacing situasi yang ada di Nabire. Pernah sa, lihat di Tv yang jujur disalahkan yang salah dibenarkan, hal yang seperti ini sudah tidak asing lagi di dunia politik,” ungkapnya. (ris)
Bagikan artikel ini



