JAYAPURA,-  Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) akan kumpul bareng denganpara pengusaha yang ada di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya.Koordinator Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Wilayah Papua, Maruli Tua mengatakan bahwa KPK sudah memanggil BadanPendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua dan Kota Jayapura untukmembicarakan penerimaan pendapatan daerah di Papua.Dalam pertemuan dengan kedua instansi pengelola pendapatan daerah itu,disepakati dilakukan pertemuan atau kumpul bareng dengan parapengusaha yang akan berlangsung di Jayapura, 1 Maret 2018 mendatang.Maruli mengatakan, KPK pada prinsipnya ingin membantu mengoptimalisasipendapatan daerah yang dugaan kami (KPK-red) masih banyak potensipenerimana daerah yang belum tergali apalagi direalisasi.“kita akan mulai dari Pemerintah Provinsi Papua dan Kota Jayapura,secara bertahap nanti dengan Kabupaten lainnya,” ujar Maruli kepadapers di Jayapura, Senin (26/2/2018).Selain itu, kata Maruli, dalam pertemuan nanti, KPK akanmensosialisasi dan mendorong pengusaha untuk menyelesaikankewajibannya. Sebab, dugaan kami masih ada pengusaha yang menunggakpajaknya.“kita mulai dari pengusaha dulu, kemudian masuk ke objek lainnyaseperti pengelolaan objek wisata maupun aset-aset pemerintah,”katanya.Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)  Gerson Jitmaumengatakan, Pemerintah Provinsi Papua akan menggandeng KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggenjot pendapatan asli daerah(PAD).Menurut Jitmau, saat ini Bapenda Papua terus berupaya untuk mencapaitarget PAD yang telah ditetapkan yakni Rp 1 triliun. Sementara untukRp 86 miliar untuk 26 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD)dilingkungan Pemprov Papua.Hal ini tentunya akan bisa dicapai sepanjang ada komitmen dari semuaSKPD dalam pengelolaan sumber-sember PAD yang ada.  “saya harapteman-teman serius kelola sumber PAD pada masing-masing SKPD,”ujarnya. (Bams)