NABIRE - Pemekaran sejumlah kampung dan distrik di Kabupaten Dogiyai hingga akhirnya pada Sabtu (26/6/21) Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa melantik para Kadistrik, dianggap sebagai pintu genosida Orang Asli Papua (OAP), khususnya Suku Mee yang berdomisili di Kabupaten Dogiyai terbuka lebar. 

Hal itu dikatakan Ketua Rumpun Pelajar Mahasiswa dan Pemuda asal Siriwo, Mapia, Piyaiye, Topo dan Wanggar (RPMP Simapitowa) Pusat di Kota Jayapura, Yosep Tebai. Kata dia, pemekaran tersebut dilakukan demi kepentingan pribadi, namun fatal bagi rakyat dan alam setempat.

”Yang jelas diperjuangkan oleh elit-elit politik di atas penderitaan masyarakat Dogiyai,” ujar Yosep Tebai kepada jurnalis wagadei.com di Jayapura, Senin (28/6/21). 

Dikatakan Yosep Tebai, pemekaran itu seharusnya datang karena melalui musyawarah kampung dan distrik bersama masyarakat pribumi. Namun yang terjadi, tanpa diadakan musyawarah bersama dengan masyarakat pribumi. Alias tanpa diadakan koordinasi bersama lalu dimekarkan.

Ia menegaskan pihaknya telah menolak pemekaran daerah kampung, distrik dan kabupaten bahkan provinsi. Namun permintaan pihaknya itu dijawabnya dengan dihadirkan sejumlah kampung dan distrik. 

“Kami pernah demo tolak pemekaran wilayah, bahkan itu dilakukan pada bulan Februari dan bulan Maret 2021 hingga DPRD Kabupaten Dogiyai antarkan aspirasi penolakan itu ke tingkat Provinsi Papua. Tetapi aspirasi penolakan itu justru hadir pemekaran dan di dalamnya dikerjakan oleh DPRD Dogiyai yang ikut tolak itu termasuk Bupati Dogiyai,” ujarnya. 

Senior RPMP Simapitowa, Hengki D. Mote menyampaikan, usulan pemekaran masyarakat tidak pernah tahu. Setelah ada pemekaran lalu masyarakat kaget. Menurutnya, pemekaran adalah insiatif bupati dan DPRD Kabupaten Dogiyai.

“Kami menilai bahwa di Dogiyai tidak ada pembangunan satupun, hingga kami mempertayakan kepada bupati sumber dana dari mana atas pemekaran delapan distrik ini ? Karena pemekaran membutuhkan dana yang cukup banyak,” kata Mote. 

Pihaknya menduga ada permainan dengan sejumlah pihak yang hendak  menghancurkan masyarakat dan tanah Kamu Mapia.

“Penolakan Otsus dan pemekaran sudah jelas, kami menduga dan kerja sama dengan pihak-pihak tertentu supaya kita habis,“ ucapnya. 

Pihaknya tetap menolak sekalipun sudah ada kepala distrik yang telah dilantik oleh Bupati Dogiyai. (modes)