NABIRE – Situasi keamanan di Provinsi Papua Tengah belakangan ini menjadi sorotan tajam setelah serangkaian insiden kekerasan yang melibatkan warga sipil. 

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah (Paputeng), Agustinus Anggaibak, S.M., mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengiriman pasukan non-organik ke wilayah Papua. 

Menurutnya, langkah ini mendesak karena korban dari kalangan masyarakat sipil terus berjatuhan, termasuk insiden memilukan di Intan Jaya yang merenggut nyawa seorang ibu hamil beserta janinnya.

Agustinus menegaskan, negara sebagai pelindung rakyat harus hadir dengan pendekatan yang lebih bijaksana. Ia menyoroti kesan yang muncul di lapangan saat ini seolah-olah terjadi perang antarnegara (state versus state), bukan penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata. 

“Sebagai pemimpin tertinggi, presiden harus melihat bahwa korban yang jatuh adalah masyarakat Indonesia. Ini harus menjadi pertimbangan utama dalam mengambil kebijakan keamanan di tanah Papua,” ujarnya saat ditemui di Hotel Carmel, Nabire, Senin (6/07/2026).

Lebih lanjut, ia mempertanyakan urgensi pengiriman pasukan dari luar Papua yang terus dilakukan. Baginya, pasukan organik yang berada di bawah komando Pangdam dan kepolisian daerah setempat sudah memiliki kemampuan serta pemahaman kultural yang cukup untuk mengamankan wilayah. 

Pasukan organik dinilai lebih mengenal medan dan karakter masyarakat, sehingga pendekatan yang dilakukan dapat lebih humanis dan tepat sasaran dibandingkan dengan pasukan yang didatangkan dari luar Papua (non-organik).

Selain memberikan kritikan kepada pemerintah, Agustinus juga melayangkan pesan tegas kepada pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ia meminta agar kelompok tersebut tidak lagi menjadikan pemukiman warga sebagai arena konflik atau menjadikan masyarakat sipil sebagai tameng. 

Agustinus menegaskan telah menyurati pimpinan OPM dan pimpinan TNI agar pertempuran tidak dilakukan di area yang dihuni warga sipil, demi meminimalisir jatuhnya korban dari kalangan tidak bersalah.

Terkait insiden yang kerap terjadi, pihak MRP Papua Tengah mengaku telah melakukan peninjauan langsung ke wilayah-wilayah di kabupaten atas untuk memverifikasi akar permasalahan. 

Meski sulit untuk menentukan secara pasti siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam setiap insiden, ia menekankan bahwa prioritas saat ini bukan mencari siapa yang salah, melainkan bagaimana menghentikan siklus kekerasan yang menyengsarakan masyarakat di akar rumput.

Agustinus berharap agar pola pendekatan keamanan ke depan lebih mengedepankan peran kepolisian (Polda) yang didampingi oleh aparat organik. 

Pendekatan berbasis budaya dan humanis dinilai menjadi kunci utama untuk meredam tensi di Papua Tengah, daripada terus menambah kekuatan militer yang justru memperkeruh suasana. “Saya meminta agar penempatan aparat dievaluasi. Pasukan kita di sini mampu mengamankan wilayahnya sendiri dengan cara-cara yang lebih beradab,” tegasnya.

Pernyataan ini diharapkan menjadi masukan serius bagi pemerintah pusat dalam menyusun strategi keamanan yang lebih efektif dan manusiawi. Kehadiran negara di Papua Tengah tidak seharusnya dirasakan sebagai ancaman oleh masyarakat, melainkan sebagai pelindung yang menjamin rasa aman bagi setiap warga negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Evaluasi ini diharapkan mampu mengakhiri kesan perang yang selama ini dirasakan masyarakat di daerah-daerah konflik. (amd)