NABIRE – Kakanwil Ditjen Perbendaharaan provinsi Papua, Jumat (25/6/21) lalu melakukan kunjungannya ke Nabire. Kunjungan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua ini untuk menggelar rapat koordinasi perkembangan penyaluran DAK Fisik Dana Desa (DFDD), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Ultra Mikro (UMi), dan tindak lanjut temuan BPK atas LKPD Kabupaten Nabire tahun anggaran 2021.

Pertemuan di Kantor Setda Nabire dihadiri, Penjabat Bupati Nabire, dr. Anton T. Mote, Sekda Nabire, Daniel Maipon, SSTP, Kepala BPKAD Nabire, Slamet, SE, M.Si, Kakanwil DJPb Provinsi Papua, Burhani A. S., Kepala KPPN Nabire, Tio Subekti, Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb, Arief Bharata, Kepala Seksi Bank KPPN Nabire, Adi Yulianto Budiman.

Kakanwil dalam materinya menyampaikan, beban kerja KPPN Nabire mencakup 5 kabupaten diantaranya Kabupaten Nabire, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai, dan Deiyai. Dimana pada tahun 2021 ini, pada 5 pemerintah daerah tersebut terdapat 66 Satker dengan total anggaran mencapai 2,62 triliun rupiah. Dengan dincian pagu tahun 2021, masing-masing pagu K/L 1,25 triliun rupiah, pagu DFDD 1,38 triliun rupiah. Dimana DFDD itu terbagi masing-masing untuk DAK Fisik sebesar 712,68 miliar rupiah dan Dana Desa sebanyak 663,70 miliar rupiah.

Dalam pertemuan antara Kakanwil dan Kepala BPKAD Nabire sambil bersendagurau, dalam pembahasan tentang pengembangan suatu daaerah yang berada di wilayah Nabire untuk UMi disalurkan melalui 3LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank) yaitu pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM) dan kooperasi. (feb)