NABIRE – Persatuan di Tanah Papua tidak cukup dibangun melalui seruan, tetapi harus diwujudkan dengan menghormati sejarah, menjaga identitas budaya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan menolak segala bentuk informasi bohong yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Refleksi Bersama Mengenai Sejarah Papua yang digelar Badan Musyawarah Adat (BMA) Kepala Suku Besar Kepulauan Moor di Aula LPP RRI Nabire, Jalan Merdeka, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Papua Tengah, Jumat (9/10/2026).

Dalam kegiatan bertema “Kesaktian Pancasila dan Kilas Balik Sejarah Papua Meneguhkan Komitmen Suku Moor untuk Persatuan Papua Tengah” itu, masyarakat adat Suku Moor menegaskan komitmennya mendukung pembangunan pemerintah, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta menolak penyebaran hoaks yang dapat merusak persaudaraan.

Kegiatan yang diikuti sekitar 200 peserta dari unsur TNI, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan masyarakat Suku Moor tersebut dibuka Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Nabire, Letkol Laut (P) Mario Marco Wainarisi, S.T., M.Tr.Opsla.

Dalam sambutannya, Mario mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan refleksi sejarah sebagai momentum memperkuat persaudaraan, menanamkan nilai-nilai Pancasila, dan merawat perdamaian di Tanah Papua.

Ia mengapresiasi inisiatif masyarakat adat Suku Moor yang menghadirkan ruang dialog untuk memperkuat kerukunan sekaligus meningkatkan kesadaran kebangsaan di tengah keberagaman masyarakat Papua Tengah.

Menurutnya, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai dasar negara yang dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, seperti saling menghormati, menjaga toleransi, mengedepankan gotong royong, dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah.

“Menjaga Tanah Papua berarti menjaga persaudaraan, melestarikan budaya, menghormati hak masyarakat adat, serta menciptakan keamanan bagi seluruh warga. Tanggung jawab ini memerlukan kerja sama seluruh pihak,” demikian penekanan Danlanal Nabire dalam sambutannya.

Mario juga mengingatkan bahwa keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, agama, dan latar belakang sosial merupakan kekayaan bangsa yang harus dipelihara bersama. Perbedaan, katanya, perlu disikapi secara bijaksana agar tidak berkembang menjadi konflik yang mengganggu keharmonisan masyarakat maupun stabilitas keamanan wilayah.

Suku Moor Dorong Sejarah Papua Dikaji Secara Objektif

Sementara itu, Kepala Suku Besar Moor, Donatus Sembor, menekankan pentingnya memahami sejarah Papua secara objektif, proporsional, dan berdasarkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengatakan, Pancasila harus menjadi fondasi pemersatu masyarakat yang majemuk sekaligus pedoman moral dalam kehidupan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan.

Menurut Donatus, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial perlu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, bukan sekadar menjadi konsep dalam kehidupan bernegara.

Dalam konteks sejarah Papua, ia mengingatkan bahwa perjalanan integrasi dan perkembangan wilayah tersebut tidak dapat dipahami hanya melalui satu sudut pandang politik maupun administratif.

Kajian sejarah, menurutnya, perlu mempertimbangkan dinamika politik internasional, kebijakan nasional, peran tokoh nasional seperti Frans Kaisiepo, serta keterlibatan tokoh-tokoh lokal dalam perjalanan sejarah Papua.

Donatus juga menyoroti pentingnya menggali kesaksian pelaku sejarah lokal, termasuk Yusuf Senang dari Suku Moor dan Yulius Sembor, serta mendokumentasikan tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun.

Namun, ia menegaskan bahwa kesaksian dan ingatan kolektif masyarakat perlu diteliti dan didokumentasikan melalui metodologi ilmiah. Pengujian dan verifikasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesaksian lisan, data linguistik, arsip, serta dokumen resmi agar penulisan sejarah memiliki dasar yang kuat.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, Nabire dinilai memiliki posisi strategis untuk mempertemukan nilai-nilai kebangsaan dengan penghormatan terhadap identitas budaya lokal.

Donatus menambahkan, penguatan kapasitas masyarakat Papua perlu dilakukan melalui pendidikan, dokumentasi sejarah yang rasional dan teruji, serta pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Tolak Hoaks, Perkuat Persaudaraan

Refleksi sejarah tersebut juga diisi dialog interaktif bersama praktisi akademisi Johanis M. Ramandey, S.TP., M.Si., dan Kepala Suku Besar Moor, Donatus Sembor.

Dialog membahas perjalanan sejarah Papua, penerapan nilai-nilai Pancasila, pentingnya musyawarah dalam menyikapi perbedaan, serta peran keluarga dan tokoh adat dalam menanamkan nilai kebangsaan kepada generasi muda.

Pada kesempatan itu, Donatus membacakan pernyataan sikap masyarakat Suku Moor yang memuat komitmen mendukung program pembangunan pemerintah, menjaga keutuhan NKRI, dan menolak penyebaran berita bohong atau hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial, memperkuat persaudaraan, dan menciptakan suasana damai di Papua Tengah.

Kehadiran Danlanal Nabire dalam kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat serta membangun sinergi bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan berbagai elemen bangsa.

Melalui refleksi bersama ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya mempelajari sejarah secara bertanggung jawab, menghargai identitas budaya lokal, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga persatuan dan perdamaian demi masa depan Papua Tengah. (Luk)