JAYAPURA,- Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri melantik dan mengambil sumpah janji jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Gedung Negara, Dok V, Jayapura, Selasa (1/9/26).

Dari pantauan media ini, sekitar 15 pejabat dirotasi oleh Kepala Daerah. Adapun pejabat yang dilantik antara lain Jimi Weya sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya, Hosea Urip sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otonomi Khusus, serta Christian Sohilait sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

Selanjutnya Linda Onibala sebagai Kepala Biro Organisasi, Jimmy S. Wanimbo sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Triwarno Purnomo sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Elfius Hugi sebagai Kepala Kesbangpol, Robert Awi sebagai Kepala BPBD, dan Orgenes Kambuaya sebagai Kepala Satpol PP.

Kemudian Jeri Agus Yudianto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Marthen Medlama sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Yosephine Wandosa sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Rita Tokoro sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat, Ehud Granval Bless sebagai Sekretaris BPKAD, Herdianus Aso sebagai Kepala Bidang Bina Adat, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Hamsah sebagai Kepala Bagian Administrasi Pimpinan pada Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda Papua.

Dalam sambutannya Gubernur Fakhiri menegaskan kepada para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah untuk mengabdikan kemampuan, pikiran, tenaga dan integritas bagi kepentingan masyarakat serta daerah.

“Jabatan bukanlah hak istimewa. Saya ulangi lagi, jabatan bukanlah hak istimewa,” tegas Fakhiri.

Menurutnya, pejabat tidak boleh hanya menjalankan rutinitas pemerintahan. Para pejabat harus mampu menjadi penggerak perubahan dengan menerjemahkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua ke dalam program yang nyata, terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Karena itu, Fakhiri meminta seluruh pejabat membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, responsif, inovatif dan kolaboratif.

Ia juga meminta para pejabat bekerja cepat dan tidak mempertahankan pola kerja lama yang dinilai menghambat pelayanan pemerintahan. “Saya ingat betul di awal kepemimpinan saya, saya minta kita bukan berlari, tetapi terbang bagaikan jet,” katanya.

Fakhiri mencontohkan adanya pekerjaan yang sempat tertahan hingga dua bulan karena proses koordinasi yang lambat. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh kembali terjadi karena pemerintah kehilangan waktu dalam menjalankan program pembangunan.

Memasuki September, Fakhiri juga meminta jajaran pemerintah provinsi segera mempercepat pelaksanaan program, termasuk persiapan perubahan APBD. Ia menargetkan pada November mendatang realisasi program yang telah dilaksanakan dapat mencapai 85 hingga 90 persen dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Fakhiri menegaskan ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan dilihat dari berapa lama menduduki jabatan maupun banyaknya kegiatan yang dilaksanakan.

Menurutnya, keberhasilan harus diukur dari seberapa besar perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. “Ukuran keberhasilan adalah sebesar berapa perubahan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang kita layani,” ujarnya.

Ia meminta pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi, memahami persoalan di lingkungan kerja masing-masing, memperkuat koordinasi serta berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut.

Selain itu, pejabat diminta membangun hubungan kerja yang sehat dengan seluruh ASN, menjadi teladan, menerapkan sistem kerja berbasis kinerja dan hasil, serta menegakkan disiplin secara adil.

Dalam kesempatan tersebut, Fakhiri juga menyinggung pentingnya pembenahan tata kelola birokrasi, termasuk penerapan sistem manajemen talenta.

Ia meminta Badan Kepegawaian Daerah menyiapkan sistem tersebut sehingga pengisian jabatan ke depan dilakukan berdasarkan mekanisme dan penilaian kinerja, bukan kedekatan pribadi. “Semua nanti melalui mekanisme itu. Jadi saya minta nanti dari BKD, ini disiapkan dengan baik,” tegasnya.

Fakhiri juga meminta proses penyelesaian status definitif bagi pejabat yang masih berstatus pelaksana tugas atau penjabat dipercepat sesuai aturan yang berlaku.

Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan transformasi Papua yang sejahtera, cerdas dan harmoni, dengan pembangunan yang menjangkau seluruh wilayah.(Bams)