NABIRE – Ironis, hingga kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire tidak punya mobil pemadam kebakaran (Damkar) untuk menangani bencana kebakaran di daerah ini. Akibatnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak berkutik banyak ketika kebakaran untuk membantu mencegah melebarnya musibah kebakaran di kota Nabire.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nabire, Imanuel Monei di ruang kerjanya, Senin (10/7) mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat banyak ketika ada bencana kebakaran di dalam kota. Sebab, sejak beberapa tahun silam hingga kini BPBD Kabupaten Nabire tidak punya mobil pemadam kebakaran sehingga tidak bisa turun tangan untuk memadamkan kobaran api dan mencegah melebarnya kobaran api di tengah pemukiman penduduk di dalam kota Nabire. 

Monei mengakui selama ini BPBD tidak bisa membantu memadamkan kobaran api ketika ada kebakaran di tengah warga kota Nabire. Sebab BPBD sendiri tidak punya mobil pemadam kebakaran. Sebab, mobil Damkar dari BPBD sendiri sudah rusak. Selama beberapa tahun terakhir ini, saat kebakaran di dalam kota Nabire yang bisa turun hanya mobil damkar dari Polres Nabire dan Dinas Perhubungan yang ditempatkan di area Bandara Nabire.

Kepala BPBD menambahkan untuk menjawab kebutuhan ini, sudah pernah diajukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2022 lalu tetapi tidak diakomodir di dalamnya. Permohonan tersebut sudah disampaikan juga melalui APBD tahun anggran 2023 tetapi itupun tidak diakomodir sehingga tidak ada pengadaan mobil damkar dalam tahun anggaran ini.

Menyangkut bantuan pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN), sudah memohon BPBN untuk pengadaan damkar bagi Kabupaten Nabire. Namun tidak.

Sebab, jelas Monei, pengadaan mobil damkar sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. BPBN tidak ada pengadaan Damkar untuk seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, pengadaan mobil damkar sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan mobil damkar di daerahnya.

Monei menambahkan, apabila BPBD Mabire punya mobil damkar, pastinya BPBD menyiapkan satu pos yang siap sedia selama 24 jam yang siap turun kapan-kapan ketika ada musibah kebakaran di daerah ini. Tetapi karena tidak punya mobil damkar, BPBD tidak turun ketika ada kebakaran di tengah pemukiman warga. 


Warga Kesal


Keluhan tidak adanya mobil pemadam kebakaran milik pemerintah daerah yang standby ini sudah dikeluahkan sejak beberapa tahun silam. Sebab, ketika terjadi bencana kebakaran di tengah pemukiman, pemerintah tidak berbuat banyak untuk memadam kobaran api.

Dalam beberapa kesempatan, misalnya saat kebakaran pertokoan di Oyehe dua tahun lalu, perwakilan pengusaha toko dan kios di Oyehe, usai musibah kebakaran, mendesak agar Pemkab Nabire menyediakan mobil damkar untuk memadam kobaran api agar tidak melebar dan membesar. Karena, banyak kios dan toko terbakar di Oyehe depan Tugu Cenderawasih ludes akibat tidak ada upaya memadam kobaran api sehingga kobaran api bisa melahap beberapa bangunan dalam bencana tersebut. Banyak kios dan pertokoan bisa ludes akibat tidak bisa ditekan dengan upaya pemadaman. Karena, pemerintah tidak punya mobil pemadam yang bisa membantu warga. Jika seandainya pemerintah punya mobil damkar, melebar dan melusnya kobaran api bisa diatasi.

Tetapi, terkesan usulan warga ini tidak direspon pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Nabire. Perencana dan pengatur anggaran kurang respek terhadap ancaman bencana kebakaran yang terjadi di kota Nabire selama ini. (ans)