Oleh : Harry Nenobais       Belakangan ini para guru di Papua, termasuk di Nabire disibukkan dengan kegiatan pelatihan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memang berbeda dari kurikulum sebelumnya yakni KBK 2004 dan KTSP 2006, karena itu agar para guru dapat menguasai dan mengimplementasikan Kurikulum 2013 secara baik kepada para peserta didik maka diselenggarakanlah pelatihan Kurikulum 2013 oleh pemerintah melalui dinas pendidikan dan pengajaran selama beberapa hari.         Kegiatan pembelajaran Kurikulum 2013 diarahkan untuk memberdayakan semua potensi yang dimiliki peserta didik agar dapat memiliki kompetensi yang diharapkan melalui upaya menumbuhkan serta mengembangkan; sikap/attitude, pengetahuan/knowledge, dan keterampilam/skill. Kualitas lain yang dikembangkan kurikulum dan harus terselesaikan dalam proses pembelajaran, antara lain kreatifitas, kemandirian, kerjasama, solidaritas, kempemimpinan, empati, toleransi dan kecakapan hidup peserta didik, guna membentuk watak serta meningkatakan peradaban dan martabat bangsa. Melalui kurikulum yang baru ini pemerintah berharap dapat terwujudnya pendidikan yang bermutu di sekolah.       Namun, yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah arah dari Kurikulum 2013 tersebut dapat dicapai dengan kondisi Papua kekinian? Guru seperti apa yang harus disediakan? Supaya cita-cita dari Kurikulum 2013 dapat tercapai dengan optimal. Sebagai jawaban awal, bahwa untuk mencapai arah dari Kurikulum 2013 tersebut tentunya tidaklah mudah, apalagi untuk ukuran dan kondisi lingkungan Papua.       Menurut beberapa pakar pendidikan agar implementasi Kurikulum 2013 dapat berjalan lancar maka dibutuhkan ketersediaan guru, fasilitas, infrastruktur, buku yang mencukupi, serta kondusifnya situasi dan suasana sekolah. Oleh karena itu, melalui tulisan singkat ini penulis mencoba membahasnya dari sudut pandang ketersediaan guru. Potret Guru yang Dibutuhkan       Guru memegang peran penting dalam proses pendidikan, karena sasaran utama sebuah reformasi kurikulum adalah perbaikan kualitas peserta didik, maka yang menentukan keberhasilannya adalah proses pembelajaran yang langsung dipimpin oleh guru. Maka, amat penting menjelaskan guru yang diharapkan seperti apa? Karakternya seperti apa? Dan juga kompetensinya yang diharapkan seperti apa? Bagaimana kinerja dan pribadi guru dikembangkan dan juga bagaimana perilaku mereka dipantau?       Menurut perhitungan BPS dalam Widjojo (2009) terdapat 11.796 guru yang harus melayani 288.437 murid. Contohnya saja pada tingkat SD (sekolah Dasar) kira-kira masih dibutuhkan sekitar 4.000 orang guru. Kekurangan guru diperburuk oleh distribusi guru yang tidak merata sesuai dengan kebutuhan. Distribusi guru yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pinggiran (khususnya di daerah terpencil dan terisolir). Guru-guru yang mangkir dari tugas dan lebih senang berada di kota tanpa pengawasan dan sanksi yang tegas dari dinas pendidikan terkait. Selanjutnya dari permasalahan tersebut, ditemukan juga bahwa baru ada 4% guru SD Papua yang memiliki minimum kualifikasi S1, jika dibanding di tingkat nasional yang sudah mencapai 18%, presentase tersebut masihlah kecil .       Permasalahan yang hampir sama juga dikemukakan oleh ILO-EAST (2011), ketersediaan guru-guru di pedesaan dibanding di perkotaan tidak seimbang, dimana wilayah pedesaan berada dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Sekolah-sekolah lebih terpusat di kota-kota. Selain itu, guru-guru menunjukkan kesediaan dan motivasi yang rendah untuk bekerja di kabupaten-kabupaten terpencil. Sistem kompensasi untuk tugas di area-area terpencil yang cukup ‘berat’ sering mengalami keterlambatan, dan tunjangan – jika memang tersedia – jarang didistribusikan tepat waktu. Pengiriman gaji juga tertunda karena kurangnya bank dan ketertinggalan jaringan transportasi. Tunjangan guru yang kurang memadai dan pengiriman gaji yang terlambat membuat guru merasa kurang dihargai dan tidak termotivasi. Akibatnya guru menjadi kurang berkomitmen dan hal ini diwujudkan dalam bentuk profesionalisme yang rendah. Dampak pada kualitas mengajar menjadi terpengaruh, terutama karena pengawasan di wilayah yang terisolasi juga terbatas. Orang tua sering kali melaporkan ketidakhadiran guru yang sistematis dan berkepanjangan.       Dari uraian di atas tersebut, maka permasalahan yang dihadapi bersifat kompleks. Di Papua bukan hanya mengahadapi permasalahan yang menyangkut rendahnya kualitas guru, jumlah guru yang selalu kurang, belum meratanya distribusi guru antara daerah perkotaan dengan daerah terpencil, tetapi juga menyangkut permasalahan teknis di lapangan yang sangat pelik, seperti sering terlambatnya gaji dan tunjangan yang harus diterima setiap bulannya oleh guru-guru yang bekerja di daerah terpencil/pedalaman karena masih amat terbatasnya jaringan transportasi dan sarana publik yang ada di pedalaman sehingga sangat sulit untuk dijangkau.        Karena itu, untuk mengatasi segala permasalahan di atas, maka sudah saatnya perlu dilakukan perbaikkan yang tepat dan menyeluruh. Menurut penulis ada beberapa langkah perbaikkan yang perlu dilakukan, yakni: Pertama,  perlu adanya kebijakan penambahan jumlah guru melalui rekrutmen calon guru setiap tahunnya, sampai terpenuhinya jumlah ideal guru dengan jumlah murid dalam waktu 3-5 tahun ke depan. Kedua, perlu adanya program peningkatan pendidikan dan pelatihan secara sistematis, terukur, adil, dan transparan, seperti pemberian beasiswa kuliah sampai ke jenjang S1 di perguruan tinggi bermutu, kegiatan-kegiatan seminar dan diskusi, dll, dan yang terakhir, Ketiga, yang tidak kalah pentingnya adala perlu adanya peningkatan pembangunan jaringan transportasi dan infrastruktur ke atau di daerah terpencil sehingga permasalahan terlambatnya pengiriman gaji dan tunjangan guru-guru di daerah terpencil tidak perlu terjadi lagi.       Semua permasalahan mendasar yang telah diungkapkan di atas, jika tidak pernah diselesaikan secara baik dan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan bisa berharap banyak terhadap pancapaian tujuan Kurikulum 2013. Permasalahan ini, belum lagi ditambah dengan persoalan lainnya yang juga sangat penting dan berpengaruh, seperti ketersediaan fasilitas, buku yang masih sangat minim, serta situasi dan suasana sekolah di Papua yang masih jauh dari yang diharapkan selama ini.       Kita pastinya berharap bahwa Kurikulum 2013 ini tidak akan bernasib sama dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, yang tidak mampu meningkatkan secara signifikan mutu dan partisipasi pendidikan masyarakat Papua yang selalu menempati posisi paling akhir di republik ini, namun sebaliknya kita berharap kurikulum ini mampu secara konkrit meningkatkan mutu dan partisipasi pendidikan masyarakat Papua agar nantinya mengalami perbaikan kesejahteraan dan mampu bersaing secara lebih baik dan sejajar dengan masyarakat dari daerah-daerah lainnya.       Harry Nenobais adalah alumnus Doktor Ilmu Administrasi UI Jakarta.  Sekarang bekerja sebagai Guru dan Staf Voluntir di Yayasan Pesat Papua.