NABIRE - Bertempat di Hotel Mahavira II Nabire, Jumat (5/12/2025), Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa, SH, diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Marten Ukago, SE., M.Si, resmi membuka kegiatan ‘Sosialisasi dan Konsolidari Pengukuran Pertama Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)’ yang diselenggarakan oleh Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah mengatakan pelaksanaan pengukuran IDI bukan sekedar agenda rutin pemerintah, melainkan instrumen strategis untuk menilai kwalitas demokrasi di daerah, beberapa sejauh kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga–lembaga demokrasi berjalan sebagai mana mestinya.

Untuk itu, bagi Provinsi Papua Tengah sebagai provinsi baru, kegiatan ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Karena ini sebagai momentum penting bagi Daerah Otonom Baru (DOB) yang sedang membangun fondasi sistim pemerintahan secara bertahap, terarah dan berkelanjutan menuju demokrasi yang lebih baik.

Karena demokrasi yang sehat akan melahirkan pemerintahan yang responsif, masyarakat yang partisipasif serta kebijakan public yang akuntabel. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan ini menjadi kunci keberhasilan pengukuran IDI. 

“Kita tidak hanya mengukur demokrasi kita yang sedang menata dan merancang arah pembangunan politik daerah. Sebab Papua Tengah daerah dengan beragam karakter sosial, budaya dan geografis, tantangan politiknya tidak ringan,” katanya. 

Lanjut gubernur, menghadapi dinamika masyarakat, perkembangan DOB serta kebutuhan ekselerasi pelayanan public yang tidak ringan. Untuk itu, di tantangan itu Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa penguatan demokrasi berjalan seiring dengan percepatan Pembangunan.

Hasil pengukuran IDI nantinya harus menjadi bahan evaluasi kwalitas tata kelola pemerintahan, dasar penyusunan kebijakan pembangunan politik, indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta cermin bagi seluruh aparatur dalam meningkatkan profesionalisme.

Sehingga, selaku Gubernur Papua Tengah menekankan tiga hal yang menjadi penting, yakni tingkatkan kualitas data dan akurasi informasi, karena IDI sangat bergantung pada ketepatan narasi dan peristiwa yang terjadi di daerah.

Untuk itu, setiap OPD harus memastikan penyediaan data yang valid, lengkap dan dapat dipertanggung awabkan. Kedua, perkuat koordinasi lintas sektor, di mana tidak ada satupun instansi yang dapat bekerja sendiri. Karena IDI dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, BPJS, aparat keamanan, lembaga legislatif, organisasi masyarakat sipil dan media.

Ketiga, jadikan IDI sebagai alat untuk memperbaiki kwalitas demokrasi, karena ini bukan sekedar nilai atau angka, namun sebagai kompas pembangunan politik daerah. “Maka kita harus mampu membaca hasilnya, mengindentifikasi tantangan dan merumuskan strategi perbaikan secara konsisten,” pungkasnya.(des)