NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH). Program ini diharapkan tidak hanya menambah jam belajar, tetapi juga membentuk karakter, mengembangkan potensi peserta didik, serta mewujudkan pemerataan mutu pendidikan hingga wilayah pedalaman.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua Tengah dr. Silwanus Sumule saat membuka Seminar Pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah di Aula Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Senin (20/7/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan seminar tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat implementasi SSH sebagai bagian dari upaya membangun generasi Papua Tengah yang cerdas, disiplin, berkarakter, dan berintegritas.

Menurutnya, pelaksanaan SSH sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Karena itu, program tersebut tidak boleh dimaknai sebatas penambahan waktu belajar di sekolah.

"Program Sekolah Sepanjang Hari harus memperkuat kualitas pembelajaran, pembinaan karakter, pengembangan minat dan bakat, serta pendampingan peserta didik secara terarah," demikian pesan Gubernur yang dibacakan Pj Sekda.

Gubernur menekankan setiap sekolah pelaksana SSH harus menjadi contoh penyelenggaraan pendidikan yang bermutu melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, metode pembelajaran yang inovatif, lingkungan belajar yang aman, serta menghasilkan lulusan yang cerdas dan tangguh.

Ia juga meminta seminar tersebut menghasilkan langkah-langkah operasional yang jelas beserta sistem evaluasi berkala dengan melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik.

Dalam kesempatan itu, pemerintah provinsi turut mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar menaati kebijakan pengalokasian minimal 30 persen Dana Otonomi Khusus sektor pendidikan mulai Tahun Anggaran 2027, sebagaimana tertuang dalam Surat Penegasan Nomor 38/VII/2026/BP3OKP.PT.

Gubernur meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Tengah maupun delapan pemerintah kabupaten mengakomodasi ketentuan tersebut dalam penyusunan APBD.

Anggaran tersebut, lanjutnya, harus diarahkan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sekaligus mendukung operasional Program Sekolah Sepanjang Hari. Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten juga diminta mengawal pelaksanaan program hingga ke setiap sekolah.

Keberhasilan SSH, kata Gubernur, membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diminta mendukung pembangunan dan renovasi ruang belajar, penyediaan sanitasi serta air bersih, termasuk perlindungan sekolah di wilayah pesisir.

Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan memastikan tersedianya akses internet yang memadai, sedangkan PT PLN diminta memprioritaskan penyediaan listrik dan penerangan di lingkungan sekolah.

Secara khusus, Gubernur menyoroti pelaksanaan SSH di Kabupaten Nabire yang diharapkan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan.

"Program ini harus diperluas secara bertahap hingga ke Topo, Siriwo, dan wilayah pedalaman lainnya. Pemerataan mutu pendidikan merupakan komitmen kita agar setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang setara," tegasnya.

Selain itu, Dinas Pendidikan bersama BKPSDM di tingkat provinsi maupun kabupaten diinstruksikan segera memetakan serta meredistribusi tenaga pendidik sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Ia menegaskan tidak boleh ada sekolah yang mengalami kelebihan guru, sementara sekolah-sekolah di daerah terpencil masih kekurangan tenaga pendidik.

Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh kepala sekolah dan guru untuk mengelola kegiatan akademik secara seimbang dengan pembinaan karakter, olahraga, seni, budaya, dan kegiatan keagamaan, tanpa mengabaikan kesehatan maupun kenyamanan peserta didik.

"Transformasi pendidikan membutuhkan komitmen dan kerja bersama. Investasi terbaik yang kita berikan hari ini adalah pendidikan berkualitas bagi anak-anak sebagai pewaris masa depan Tanah Papua," tutupnya. (PPN)