Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi Islam transnasional pengusung khilafah Islamiyyah telah berdiri di Indonesia sejak dekade 1980. Sebagai organisasi transnasional, ia mengusung agenda global yang melampaui dan mendegradasi bangunan politik nasional.

Kehadirannnya di negeri ini dibiarkan, meskipun secara ideologis bertentangan dengan Pancasila. Ia secara sistematis telah melakukan “penistaan negara” dengan menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di sinilah pemerintah Republik Indonesia semestinya bersikap tegas atas organisasi ini sebagaimana sebagian besar pemerintahan di Timur Tengah. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan gerakan Islam transnasional dan mengusung pendirian kembali khilafah Islamiyyah secara global.

Secara teoretis, pendirian ini ditujukan demi tegaknya syariat Islam pada level politik dan kemasyarakatan.

Persoalannya, ketika gagasan dan perjuangan tersebut dikembangkan di Indonesia, yang memiliki bentuk negara dan dasar negara fnal, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila, maka perjuangan HTI merupakan bagian dari upaya penistaan terhadap negara. Meskipun secara politik perjuangan ini tidak akan berhasil, namun cukup efektif melakukan delegitimasi atas wawasan kebangsaan di kalangan Muslim yang berhasil mereka rekrut menjadi anggota.

Salah satu fenomena global yang menarik untuk diamati dalam khazanah studi keislaman yaitu munculnya gerakan-gerakan Islam transnasional. Kemunculan gerakan-gerakan Islam transnasional menjadi penting untuk dikaji karena merupakan fenomena yang turut serta mempengaruhi citra Islam kontemporer di mata dunia.

Gerakan-gerakan tersebut ada yang bersifat gerakan pemikiran, gerakan spiritual, sampai gerakan politik. Gerakan Islam transnasional telah menjadi sebuah fenomena yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia, Brunei, dan Thailand. Gerakan ini melintasi batas-batas nasional dan memiliki dampak yang kuat dalam perkembangan sosial, politik, dan keagamaan di wilayah-wilayah yang terlibat. Gerakan Islam transnasional tidak hanya mempengaruhi dinamika kehidupan Muslim di negara-negara tersebut, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas Muslim dalam konteks yang lebih luas. Penyebaran gerakan Islam transnasional di Indonesia, Brunei, dan Thailand dapat distribusikan kepada beberapa faktor (Bohdan, 2020; Bradley, 2021).

Pertama, adanya pergerakan migrasi umat Muslim antar negara-negara tersebut, yang memungkinkan penyebaran ideologi dan praktik Islam melintasi batas-batas nasional. Kedua, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mempercepat aliran informasi dan komunikasi antara para pemangku kepentingan gerakan Islam transnasional (Lemke, 2018; Mutluer, 2020). Ketiga, faktor ekonomi juga memainkan peran penting, seperti dukungan keuangan yang diberikan oleh negara-negara atau kelompok-kelompok tertentu kepada

gerakan Islam transnasional (Marchenko, 2021; Suharto, 2018; Zein, 2018).

Di Indonesia, gerakan Islam transnasional telah mempengaruhi dinamika sosial dan politik negara tersebut. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi tempat penyebaran berbagai aliran dan paham Islam transnasional. Gerakangerakan tersebut dapat mencakup aliran-aliran seperti Salafi, Syiah, dan aliran politik Islam transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Barton, 2021; Hew, 2018; Istadiyantha, 2018; Jamhari, 2022; Osman, 2018).

Dalam kancah gerakan Islam radikal secara umum, Hizbut Tahrir (HT) dan HTI merupakan eksponen pengusung sistem politik Islam ideal, yakni Khilafah Islamiyyah. Ini berbeda dengan Ikhwanul Muslimin (IM) yang menurunkan idealitas itu dengan memperjuangkan pendirian Negara Islam modern dalam kerangka nationstate (negara-bangsa). Hal ini tentu berbeda. Jika khilafah mengandaikan pemerintahan Islam secara global, sebagaimana sifat dasar kewilayahan Islam yang universal. Sementara ini Negara Islam merupakan adaptasi atas sistem negara-bangsa dengan penempatan Islam sebagai dasar konstitusi. Resikonya jelas. Pengusung khilafah menolak negara modern

beserta sistem politiknya, yaitu demokrasi, sedangkan IM karena menerima negarabangsa, mau terlibat dalam proses demokrasi demi penguasaan negara. (Brown, 2000:54).

Faktor penting yang memengaruhi perkembangan gerakan Islam transnasional. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek utama yang berperan. Pertama, migrasi ekonomi dan keberadaan pekerja migran Muslim ke negara-negara dengan ekonomi maju, seperti Arab

Saudi, Uni Emirat Arab, dan Eropa, menjadi jalur penyebaran gerakan ini. Pekerja migran biasanya membentuk komunitas-komunitas keagamaan yang aktif di negara tujuan. Ketika kembali ke negara asal, mereka membawa pengaruh ideologi dari gerakan Islam transnasional yang mereka temui selama masa migrasi. Selain itu, pendidikan dan studi di luar negeri juga memainkan peranan penting.

Banyak individu Muslim yang belajar di negara-negara dengan tradisi Islam yang kuat terpapar pada berbagai pemikiran dan ideologi gerakan Islam transnasional. Pengalaman mereka di luar negeri sering kali menjadi katalis untuk terlibat lebih dalam dalam gerakan tersebut. Praktik hijrah, yaitu perpindahan ke negara dengan populasi Muslim yang lebih besar, juga menjadi salah satu pendorong. Dengan bergabung dalam komunitas Muslim yang lebih luas, individu dapat lebih mudah terhubung dengan ideologi gerakan Islam transnasional dan menerapkannya dalam kehidupan mereka.

Terakhir, jaringan sosial yang terbentuk melalui mobilitas umat Muslim turut mempercepat transmisi ideologi gerakan ini. Jaringan ini melintasi batas-batas negara, sehingga memungkinkan penyebaran pemikiran Islam transnasional ke berbagai tempat dengan cepat dan efektif.

Gerakan Islam transnasional memiliki peran penting dalam membentuk identitas Muslim di Indonesia melalui berbagai aspek. Salah satunya adalah pemantapan keimanan dan pendidikan Islam. Dengan menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, dan pengajaran agama, gerakan ini membantu memperkuat pemahaman umat Muslim terhadap ajaran Islam, menciptakan identitas yang lebih kokoh dan berakar pada nilai-nilai Islam. Selain itu, gerakan ini juga memperkuat solidaritas antar-Muslim di Indonesia melalui jaringan komunikasi dan pertemuan yang menghubungkan umat Islam secara lokal maupun global, mempererat ikatan keagamaan di tingkat nasional maupun internasional.

Di sisi lain, gerakan Islam transnasional juga menjadi pendorong perubahan sosial dan politik di Indonesia. Dengan menyebarkan ideologi dan nilai-nilai Islam, gerakan ini mendorong umat Muslim untuk aktif dalam isu-isu sosial dan politik, menciptakan identitas yang lebih dinamis dan berkontribusi pada perubahan masyarakat. Selain itu, bagi Muslim minoritas, gerakan ini memberikan dukungan moral dan spiritual melalui koneksi dengan komunitas Muslim global, yang memperkuat kesadaran mereka akan identitas keagamaan.

Dengan demikian, gerakan Islam transnasional tidak hanya membentuk identitas individu tetapi juga membangun kesadaran kolektif dalam konteks sosial, politik, dan keagamaan.

Gerakan Islam transnasional, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), telah menjadi fenomena signifikan yang memengaruhi dinamika sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia. Sebagai organisasi yang mengusung pendirian kembali khilafah Islamiyyah, HTI memperjuangkan penerapan syariat Islam pada tingkat global. Namun, di Indonesia, perjuangan ini menghadapi tantangan ideologis karena bertentangan dengan dasar negara, yaitu Pancasila dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran HTI dan

gerakan serupa dianggap sebagai upaya delegitimasi wawasan kebangsaan, meskipun secara politik perjuangan mereka dinilai sulit untuk berhasil. Gerakan Islam transnasional tidak hanya terbatas pada HTI, tetapi juga mencakup berbagai kelompok seperti Salafi, Syiah, dan organisasi lain yang melintasi batas-batas nasional. Fenomena ini didorong oleh beberapa faktor, seperti migrasi umat Muslim,

perkembangan teknologi informasi, dukungan finansial internasional, serta pendidikan dan studi di luar negeri. Pengaruh ini meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk identitas Muslim, pendidikan Islam, solidaritas antar-Muslim, dan perubahan sosial-politik.

Dalam konteks Indonesia, gerakan ini memperkuat pemahaman umat Muslim terhadap ajaran Islam melalui pendidikan dan pelatihan, menciptakan solidaritas lokal dan global, serta mendorong partisipasi umat dalam isu-isu sosial dan politik. Namun, ideologi yang diusung sering kali menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan konsep negara modern berbasis demokrasi.

Dengan demikian, gerakan Islam transnasional, termasuk HTI, memainkan peran ganda di Indonesia: sebagai penggerak identitas keagamaan dan solidaritas, sekaligus menimbulkan tantangan bagi keberlanjutan sistem politik dan ideologi negara. Fenomena ini menuntut sikap bijak dari pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional tanpa mengesampingkan kebebasan beragama.

Daftar Pustaka:

Barton, G. (2021). Religious and pro-violence populism in indonesia: The rise and fall of a

far-right islamist civilisationist movement. Religions, 12(6).

https://doi.org/10.3390/rel12060397

Bohdan, S. (2020). “They Were Going Together with the Ikhwan”: The Influence of Muslim

Brotherhood Thinkers on Shi‘i Islamists during the Cold War. Middle East Journal,

74(2), 243–262. https://doi.org/10.3751/74.2.14

Brown, L. Carl. 2000. Religion and State, The Muslim Approach to Politics. New York:

Columbia University Press.

Lemke, T. (2018). A master institution of world society? Digital communications networks

and the changing dynamics of transnational contention. International Relations, 32(3),

296–320. https://doi.org/10.1177/0047117817747666

Marchenko, O. (2021). Transformations of contemporary terrorism in view of legal,

economic and sociocultural issues. Economic Annals-XXI, 187(1), 36–50. https://doi.org/10.21003/EA.V187-04.(Oleh: Ilham Gymnastiar Rosyid

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang)