NABIRE – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai meminta agar DPRD Dogiyai membentuk Pansus untuk menelusuri sekolah dan Puskesmas siluman yang diumumkan Bupati Dogiyai, Yakubus Dumupa saat mengumumkan penerimaan CPNS formasi 2018 yang teleh lulus seleksi. Pertemuan dengan eksekutif, sudah 6 kali undangan dewan tidak pernah dihargai oleh bupati. Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Dogiyai, Yoseph Minai di kediamannya, Senin (10/8) mengatakan, munculnya nama-nama sekolah SD dan SMP siluman seperti SMP Negeri Unito dan SD Negeri Wigoumakida Distrik Sukikai Selatan dengan menempatkan orang non Papua hanya sebagai siasat Bupati dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk meluluskan orang non Papua dan mengorbankan anak asli daerah yang sudah honor lama. Oleh sebab itu, untuk menelusuri munculnya sejumlah nama sekolah dan Puskesmas siluman perlu ditelusuri oleh melalui Panitia Khusus, tidak cukup hanya memanggil eksekutif. Kalau memanggil eksekutif, sudah 6 kali DPRD mengundang Bupati tetapi tidak pernah hadir dengan alasan ada kegiatan di Deiyai, ada pertemuan di Nabire dan kegiatan di luar. Kadi memangnya Bupati Dogiyai, Yakubus Dumupa kerja di luar wilayah Kabupaten Dogiyai. Fraksi PPP menilai, tidak efektif memanggil eksekutif untuk mendengar keterangan tetapi dewan harus menelusuri nama-nama sekolah dan Puskesmas siluman yang dilakukan oleh eksekutif dalam seleksi CPNS Kabupaten Dogiyai. Desakan serupa, juga disampaikan mantan Ketua (PAW) DPRD Kabupaten Dogiyai, Yeheskiel Anouw, seperti dilansir media ini. Yeheskiel juga meminta DPRD Dogiyai diminta untuk membentuk Pansus CPNS formasi 2018, karena, nama sekolah siluman tidak hanya dari wilayah Mapia dan Piyaiye tetapi juga terdapat di Lembah Kamuu. Oleh sebab itu, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat diminta untuk membentuk Pansus untuk menelusurinya, apakah dilakukan oleh daerah melalui Bupati dan BKD atau dari Panselnas di Jakarta. Yoseph Minai menilai, munculnya sejumlah nama sekolah siluman hanya siasat tersembunyi dari Bupati bersama pemerintah Kabupaten Dogiyai untuk menguasai daerah selatan di Distrik Sukikai Selatan. Karena, tidak ada sekolah dan Puskesmas tetapi Bupati bersama BKD mengangkat sejumlah orang untuk ditempatkan di sekolah dan Puskesmas siluman. Ini siasat pemerintah Kabupaten Dogiyai melalui Bupati dan BKD untuk menyelamat orang non Papua dan mengorbankan orang asli Papua khususnya anak-anak asli. Karena mau ditempatkan di mana, Di Unito tidak ada SMP Negeri, Wigoumakida tidak ada SD Negeri juga di Bidau tidak ada SD Negeri. (ans)