Jayapura,- Guna mengoptimalkan perlindungan sosial bagi keluargamiskin, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukankunjungan kerja ke Papua.Kunjungan Komisi VIII DPR RI tujuannya untuk melakukan verifikasi danvalidasi data kemiskinan di Provinsi Papua.Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kepada wartawan usaimelakukan pertemuan dengan Pemda Papua, mengatakan sebagai panitiakerja verifikasi dan validasi, pihaknya ingin mencari masukan terkaitdengan proses pendataan data kemiskinan di Papua."Sebagai daerah yang kini masih memiliki tingkat kemiskinan yangrelatif tinggi tentu setiap kebijakan terkait dengan kemiskinantersebut itu harus berdasarkan atas data akurat dan valid agar setiapkebijakan pengentasan kemiskinan betul-betul tepat sasaran," katanya.Menurutnya, sebagai panitia kerja, pihaknya ingin memastikan danmengetahui sejauh mana selama ini proses pendataan yang dilakukanterhadap penerima program-program bantuan sosial, apakah data-datanyasudah betul, valid, akurat dan sesuai dengan perkembangan muktahiratau belum."Setelah berdialog, kami tadi sudah banyak mendapatkan masukan, dimana memang masih ada kekurangan di sana sini terutama soalpemuktahiran data tersebut," ujarnya yang juga politisi Partai Golkar.Dia menjelaskan pihaknya telah mendengarkan masukan-masukan tersebutterutama memang harus diakui soal verifikasi dan validasi ini masihterbatas karena kurangnya keterlibatan pemerintahan daerah sehinggamasih ditemukan data lama yang masih digunakan."Oleh karena itu, kami ke depan ingin mencoba untuk bagaimana sumberdata BPS kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh kementerian sosialitu dilakukan dengan lebih terbuka sehingga setiap perubahan dinamikasosial yang dihadapi masyarakat ini bisa sesuai dengan data yangakurat dan berkualitas," katanya lagi.Dia menambahkan selain itu, verifikasi dan validasi tersebut jugaharus mempertimbangkan sisi sosiogafis dari daerah seperti Papua inimisalnya di daerah pegunungan dan pesisir yang memang sulit untukdijangkau oleh pendataan sehingga ke depannya harus ada perlakuankhusus.Diketahui, Kementerian Sosial kini tengah menuntaskan pemutakhirandata terpadu yang akan menjadi acuan pemerintah dalam mengintegrasikanbantuan sosial non tunai pada tahun 2018.Data tersebut juga akan diserahkan kepada pemerintah daerahmasing-masing dengan harapan segera berkoordinasi dengan pihak bank.Kemudian sesegera mungkin memulai distribusi dan aktivasi kartu olehpenerima manfaat. Apabila proses ini telah dilalui dengan baik makatahap berikutnya adalah memroses pencairan bantuan sosial olehpenerima manfaat. (Laporan: Bams)