NABIRE – Satu pekan lalu, Kabupaten Dogiyai mendapat penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) berupa opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tetapi hanya sepekan kemudian, kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dogiyai dipalang. Tamparan bagi Bupati Dogiyai bersama Kepala BPKAD setempat dan BPK yang memeriksa pengelolaan keuangan daerah tersebut?

Sepekan lalu, tepatnya 21 Mei, Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa, Ketua DPRD, Elias Anou didampingi Sekda Petus Agapa dan Kepala Inspektorat, Inspektur Ir Anang Karjtanto menerima WDP dari BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019. Opini WDP dari BPK RI Perwakilan Papua diterima Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa didampingi Ketua DPRD, Elias Anou di Jayapura. 

Namun, se pekan kemudian, Kamis, 27 Mei terjadi pemalangan kantor BPKAD dan Kantor Bupati Dogiyai yang dilakukan oleh Wakil Bupati Dogiyai, Oskar Makai. Wakil Bupati memalang dua kantor tersebut sejak pukul 16.30 hingga 17.00.

Menurut Rillis yang diterima media ini, Wakil Bupati Dogiyai, Oskar Makai memalang kantor BPKAD dan kantor Bupati Kabupaten Dogiyai secara spontanitas dengan beberapa tuntutan, sejak pukul 16.30 hingga 17.00. Oskar Makai sebagai Wakil Bupati Dogiyai sehingga meminta agar tidak ada yang membuka palang tersebut hingga palang dibuka sendiri oleh Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa. Dan saat pemalangan, situasi anam dan kondusif.

Oskar Makai dalam rillisnya menyatakan Bupati Dogiyai agar segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kabupaten Dogiyai baik itu masalah di dinas maupun di luar dinas. Karena selama ini, Bupati Dogiyai tidak pernah menyelesaikan masalah yang ada di wilayah pemerintahan Dogiyai. Pemalangan tersebut dilakukan agar Bupati Dogiyai segera bertanggungjawb terhadap berbagai permasalahan di Kabupaten Dogiyai.

Dijelaskan, aksi pemalangan dilakukan di pusat pemerintahan sebagai bentuk rasa ketidak puasan atas kinerja kepala daerah sehingga menuntut kehadiran Buoati Dogiyai di kantor yang nota bene selalu bepergian ke luar daerah dan tidak pernah masuk dan hadir di kantor Bupati Dogiyai.

Oskar Makai menilai dengan adantya aksi pemalangan dua kantor pemerintah tersebut, aktifitas roda pemerintah di Kabupaten Dogiyai lumpuh sehingga perlu dilakukan upaya penggalangan dan komunikasi yang terkait dengan pemalangan yang dilakukan Wakil Bupati Dogiyai. Komunikasi dan penggalangan ini penting agar aksi pemalangan tersebut tidak menimbulkan opni negatif dari publik dan mencari solusi bersma agar roda pemerintahan di Kabupaten Dogiyai kembali normal dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. (ans)