SUGAPA - Terkait pemberitaan pada media online edisi 11 Maret 2020 berjudul “DPR Kecewa dengan Pelayanan Kesehatan di Intan Jaya”, diklarifikasi Kristianus Tebai, S.KM, M.Kes selaku Direktur RSUD Intan Jaya.  Direktur RSUD Intan Jaya mengklarifikasikan pernyataan Ketua Komisi C DPRD Intan Jaya yang mengatakan melalui pemerintah pusat, Pemda Intan Jaya telah bangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe C dengan dana 60 M di Desa Wandoga. Menurut Direktur RSUD Intan Jaya, proses pembangunan tersebut dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga rumah sakit itu pada saat pasca konflik Pilkada semua barang-barang dicuri dan dirusak habis dan juga kondisi tanah penimbunan yang tidak betul, akhirnya rusak total. “Makanya itu perlu ada renovasi total. Dia harusnya tanya saya dulu kondisinya, apa, kenapa dan bagaimana begitu, tidak asal kasih naik berita. Kalau itu terkait masalah rumah sakit,“ kata Tebai Minggu (15/3) siang. Tebai menjelaskan pada tanggal 18 November 2019 dirinya ditunjuk menjadi penanggung jawab UPTD Rumah Sakit. Ia juga mengakui pihaknya lakukan pelayanan namun gedungnya sudah rusak. ”Bertepatan dengan waktu syukuran pentahbisan Pastor Kleopas itu kami sudah lakukan pemberkatan polek dimana polek itu kita pakai sebagai tempat untuk pelayanan rumah sakit mengingat rumah sakit induk itu sudah rusak dan tidak layak pakai. Kami pihak rumah sakit sudah berupaya dengan berbagai cara, terutama kami sudah melobby orang-orang kementrian maupun Dinas Kesehatan Provinsi bahwa pelayanan kami sudah jalan,” kata Tebai. Ia katakan, pihaknya telah melakukan registrasi rumah sakit melalui Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS). Maka itu pelayaan darurat tetap  dijalankan. Setelah tahun 2020 dilakukan pelayanan 24 jam hal ini cukup banyak animo masyarakat sampai ada yang rawat inap. ”Dalam sehari kami layani rawat jalan itu sekitar 40-50 orang pasien yang bisa datang pengobatan. Kemudian untuk rawat inap itu setiap hari ada terus. Kami punya tempat rawat inap tampung 3 orang kami tampung bisa sampai 6 orang rawat inap itu darurat ruangan yang ada kami pakai untuk perawatan rawat inap,” pungkasnya. Selaku Direktur RSUD Intan Jaya dirinya menambahkan, apabila ada pasien yang memang sulit untuk tertolong. Pihaknya akan membujuk untuk melakukan rujukan ke Nabire atau Timika. “Saya kemarin baru bawa satu pasien ke Timika ke Rumah Sakit Karitas. Ini merupakan salah satu upaya kami, inisiatif kami walaupun kami tidak cukup anggaran untuk rujukan tetapi kami tetap jalan,” tambahnya. Ia berharap kepada pihak DPRD Intan Jaya untuk harus bertanya kepada pihak Dinas Kesehatan terutama dalam pelayanan kesehatan. “Fungsi DPR kan kontrol, pengawasan setidaknya ia datang bertanya, saya kan selama dua bulan di Sugapa. Saat itu saya ketemu dia tetapi dia tak bertanya. Harusnya dia bertanya agar saya berikan jawaban terkait pelayanan,” harapnya. (ist)