Nabire – Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah dalam beberapa bulan terakhir ini sedang fokus pada jalan alternatif di Papua Tengah. Selain itu, Dinas PUPR Papua Tengah juga tengah fokus pada sejumlah proyek strategis lainnya di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Kepada wartawan, Kepala Dinas PUPR Papua Tengah, Yan Ukago, ST, MT, di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, mengatakan, pembangunan yang pertama lokasi kantor pemerintahan di Kaladiri dan jalan alternatif ke Bandara baru. Divdalam tahun ini ada dua mata anggaran, yang pertama pembangunan jalan primer dan yang kedua pembangunan jalan skunder. 

Jalan primer dan jalan skunder di akhir tahun ini pada bulan Desember wujudnya sudah Nampak. Total anggaran untuk kedua paket itu sekitar 60 milyar rupiah.

Selain itu, juga ada pembangunan jalan alternatif ke bandara baru, dari Kalibobo melewati Waroki ke bandara. Proyek ini juga sudah dilelang dan sementara ini sedang proses masa sanggah.

Dirinya juga megatakan, terkait pembangunan ruas jalan dari Distrik Uwapa Topo hingga Distrik Menou, akan dikerjakan tahun ini. Sempat terjadi keterlambatan karena sempat gagal lelang, sehingga berdampak terlambat dikerjakan. Alokasii anggaran untuk proyek ini sekitar 18 milyar rupiah.

“Adapun ruas Jalan Iwaka dan Duma Dama dan ini ruas jalan yang akan menghubungkan Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai, dan sementara masih dalam proses lelang juga,” ujar Yan Ukago. 

Data yang dihimpun dari laman spse.lkpp.go.id, pembangunan jalan primer kawasan perkantoran IbuKota Provinsi Papua Tengah dengan nilai pagu paket mencapai 27 milyar rupiah lebih. Proyek dibiayai dari sumber dana APBD Provinsi Papua Tengah tahun anggaran 2023. Proyek akan dikerjakan dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender, sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Sementara itu, untuk pembangunan jalan sekunder kawasan perkantoran ibukota Provinsi Papua Tengah, dengan nilai pagu paket 37 milyar rupiah lebih. Proyek dengan sumber dana DTI 2023 ini dengan target penanganan 13,78 Km dengan target waktu pelaksanaan 90 hari kalender. (rob/ros)