JAKARTA - Musim pangkas-pangkas anggaran di pemerintahan Prabowo Subianto menjadi sebuah keharusan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Dengan dalil efisiensi belanja APBN dan APBD sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Para gubernur se-Tanah Papua geram gegera dana otonomi khusus ikut dipangkas. Sementara desakan pemerintah pusat semakin ngotot dan terus mendesak pimpinan di daerah (gubernur, bupati dan wali kota) untuk membangun Tanah Papua.

“Kita ini dikasih Daerah Otonomi Baru, 4 provinsi. Dengan semua efisiensi yang terjadi hari ini. UU Otsus itu kan berdiri sendiri, tapi dana Otsus juga dipangkas seperti DAK, DAU. Sementara kami dituntut untuk melakukan semua hal dan (Jakarta) selalu bilang bahwa orang Papua sudah dikasih Otsus dan kamu silakan jalan,”tegas Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI Komisi II, Kemendagri dan Gubernur se-tanah Papua di ruang rapat komisi II. Kamis (13/3/25) siang.

Gubernur Meki menyayangkan kebijakan efesiensi anggaran tidak hanya pemangkasan DAK dan DAU. Tetapi berdampak juga pada pemangkasan dana Otsus untuk 6 provinsi se-Tanah Papua sehingga pemerintahan yang ada di daerah tak bisa buat banyak.

“Tapi hari ini yang terjadi, dana Otsus dipangkas, DAU dipangkas, DAK dipangkas. Akhirnya kantor pun kita tidak bisa bangun, semua tidak bisa dibangun. Apa artinya Otsus itu ada pada kita ? Kalau Otsus dikasih, kasih full sama kita,” tandasnya lagi.

Gubernur Meki mengaku sangat kecewa dengan perlakuan pemerintah pusat yang menganaktirikan Papua, jika dibandingkan dengan perlakuan dan implementasi Otsus Aceh.

“Kita ini spesial, khusus sama seperti Aceh. Tapi Gubernur Aceh dilantik di Aceh, sementara gubernur dari Tanah Papua dilantik di Jakarta. Pelantikan saja seperti begitu, apalagi yang lain ? Saya ini pernah terbang saat sebagai pilot. Daerah di Aceh tidak separah kita di Papua yang semuanya pakai pesawat, pakai helikopter. Kita butuh dana yang besar untuk membangun dan meletakan pondasi di DOB,” kata Meki.

Dengan adanya evaluasi dua tahun lebih setelah terbentuknya DOB, Meki meminta komitmen komisi II DPR, pemerintah pusat, dan semua yang berkepentingan mesti menaruh perhatian yang lebih serius kepada 4 DOB dalam membangun segala sektor.

“Dari ruang inilah, DOB Papua terbentuk. Dari ruang inilah, orang Papua bisa dibantu. Jadi saya berharap pada pertemuan kali ini, hal ini bukan menjadi evaluasi tapi lebih kepada sebuah batu loncatan buat kita untuk bagaimana kita melupakan yang lama dan memulai yang baru, dalam meletakkan fondasi yang kuat supaya besok harus lebih baik dari hari ini,” beber Meki. (you)