NABIRE – Tim dari Inspektorat Provinsi Papua Tengah dan BKPSDM Provinsi Papua Tengah telah diturunkan untuk mengecek kedisiplinan ASN di OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Tim yang diturunkan dari kedua instansi itu merupakan tindak lanjut dari perintah Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM, saat mendapati adanya penurunan disiplin ASN saat apel pagi beberapa hari lalu. 

Saat dikonfirmasi Papuapos Nabire di ruang kerjanya, Selasa (15/8/23) kemarin, Plt Inspektur Provinsi Papua Tengah, Drs. Semuel Rihi, M.Si, membenarkan hal itu. Dirinya telah menugaskan sejumlah stafnya dengan tim dari BKPSDM Papua Tengah turun lapangan untuk mengecek kedisiplinan ASN di masing-masing OPD.

“Sesuai perintah Pj Gubernur Papua Tengah, kami sudah turunkan tim untuk melakukan pengecekan di masing-masing OPD,” tuturnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Ribka Haluk sempat menegur langsung seluruh ASN di lingkungan Pemprov Papua Tengah dalam apel Senin (14/08/23), terkait kedisplinan dan absensi kahadiran ASN. Saat apel Senin lalu didapati ASN yang hadir sekitar 267an dari total ASN yang mencapai 900an ASN di Provinsi Papua Tengah.

“Walapun tidak ada pimpinan dan keterpanggilannya sebagai ASN sehingga ada pekerjaan dan tidak ada pimpinan, sebagai ASN harus tetap stand bye dan bekerja di kantor. Kepala dinas tolong lihat itu, tidak boleh ada kompromi di dinas masing–masing,” kata Pj Gubernur Ribka saat apel.

Dirinya juga menegaskan kepada masing–masing kepala dinas di Provinsi Papua Tengah agar dapat memberikan sangsi kepada pejabat eselon 3 dan 4 dan staf yang tidak disiplin di dalam kantor.

“Itu sudah aturan bapak dan ibu tidak akan disalahkan ketika diperhadapkan dengan masalah karena itu sudah diatur dalam undang–undang sebagai ASN,” tambahnya.

“Karena yang datang ketemu ibu banyak datang dengan membawa map dan meminta jabatan kita kasih, setelah kita kasih seperti ini. Saya tidak tau motifasinya apa sehingga ibu tidak main–main dalam hal disiplin,” tambahnya. (ros/rob)