NABIRE - Bupati Dogiyai Yakubus Dumupa dinilai tidak mampu selesaikan persoalan di daerahnya tetapi hanya mampu menyelesaikan persoalan pribadi. Karena tak mampu menyelesaikan pemalangam kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)  Dogiyai yang berlangsung cukup lama hingga kini,  tetapi hanya mampu menyelesaikan masalah pribadi, membayar denda pemakaman simpanannya dengan nilai milyar. 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Dogiyai, Yoseph Minai di Nabire, Minggu (21/11) mengatakan masalah pemasangan kantor BPKD yang sudah berlarut panjang karena Bupati Dogiyai Yakubus Dumupa tidak menyelesaikan tuntutan masyarakat yang memasang kantor sehingga dapat dinilai tidak mampu mengurus daerah. Tetapi ternyata hanya mampu menyelesaikan urusan pribadinya. Masalah tuntutan dari keluarga korban itu urusan pribadi. 

Legislatif ini menilai, Bupati Dumapa arogan dengan tidak mau menyelesaikan persoalan di daerah yang ikut memengaruhi kepentingan seluruh aparat sipil negara (ASN) termasuk gaji SSN yang sudah lama. Bupati tidak mau membayar tuntutan masyarakat khususnya pelaku palang kantor BPKD Dogiyai yang nilainya tidak lebih dari Rp 400 juta. Tetapi karena arogannya Bupati Yakubus Dumapa mampu membayar denda dengan nilai milyar rupiah.

Lewat kesediaan Bupati Dumapa untuk membayar denda kepada keluarga simpanannya sementara tuntutan pemalangan kantor pemerintah di daerahnya ini,  Minai menilai Dumapa hanya mampu mengurus diri tetapi tidak mampu mengurus daerahnya sebagai bupati.

Oleh sebab itu,  selaku wakil rakyat mengatakan kalau tidak mampu mengurus daerah dan hanya mampu mengurus pribadi, sebaiknya mundur dari jabatan bupati supaya masyarakat bersama pemerintah mencari dan menunjuk seorang bupati. Apalagi sisa masa jatah hanya tinggal beberapa bulan sehingga mundur saja sehingga pemerintah menunjuk caretaker yang mampu mengurus daerah dan menangani pembangunan. (ans)