NABIRE - Pelabuhan laut satu-satunya yang dimiliki masyarakat wilayah adat Meepago yang terletak di Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, telah dipalang oleh puluhan warga yang berhimpun dalam Badan Musyawarah Adat Suku Wate (BMASW), lantaran menuntut hak ulayat dan pemberdayaan bagi Suku Wate, Rabu (09/09/20). 

Menurut pantauan media, pemalangan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua BMASW, Kostan Waray selaku Kapala Kampung Samabusa, bersama Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Nabire, Melki Romawi selaku Kepala Suku Nabire Kota. Pada kesempatan itu, Ketua BMASW, Kostan Waray mengatakan, dirinya mengomandoi pemalangan Pelabuhan Sambusa karena dua alasan. Yakni sejak pelabuhan ini dibuka hingga saat ini hak ulayat tak pernah dibayarkan oleh pemerintah.  Hanya perjanjian, namun realisasinya tak kunjung usai.  Dan dalam managemen pelabuhan hingga buruh kasar di pelabuhan, Suku Wate tak pernah direkrut padahal Suku Wate adalah pemilik tanah.

“Kami palang pelabuhan ini untuk menuntut keadilan terkait pemberdayaan bagi masyarakat Suku Wate, dan juga menuntut hak ulayat atas perjanjian dengan pihak pemerintah setempat yang tidak terealisasi sampai saat ini,” aku Kostan.

Selain Kostan Melki Romawi selaku Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Nabire mengatakan, pihaknya bertanggungjawab penuh atas pemalangan pembangunan Pelabuhan Samabusa sampai pada aspirasi masyarakat Suku Wate dijawab oleh pihak pemerintah.

“Saya bertanggung jawab atas pemalangan ini hingga ada jawaban dari pemerintah.  Jika tidak ada jawaban atau tanggapan, kami palang ini tidak juga kami akan buka,” tutur Romawi.

Wartawan berusaha menghubungi pihak terkait namun, hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan pers dari pihak otoroitas Pelabuhan Sambusa Nabire. (eby)