DOGIYAI – Kinerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten  Dogiyai serta keaktifan kerja masuk kantor, masih saja jauh dari harapan. Masih saja ada Kepala SKPD yang belum berada ditempat tugas untuk melaksanakan tugas sebagai pimpinan.    Demikian dikatakan Bupati dan wakil Bupati Dogiyai, Drs. Thomas Tigi dan Heman Auwe, S.Sos, saat rapat kordinasi antar instansi, di aula Pemda Dogiyai, beberapa waktu lalu. “Padahal sudah saya berikan jabatan, uang, termasuk rumah dinas ada yang sudah dan ada yang belum. Yang masih sewa tetap saya akan berupaya. Bagi pimpinan SKPD yag tidak berada ditempat tugas, keluar daerah karena urusan biasanya saya dapat laporan. Dan saya tahu persis SKPD mana  yang selalu berada di Dogiyai dan yang tidak,” ujarnya.  Lebih lanjut dikatakan, hingga kini belum ada kordinasi kerja antar instansi SKPD yang ada sesuai Tupoksi sesuai dengan hasil Muserbangda. Sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat sangat kurang. Dengan demikian staf PNS juga masyarakat datang menghadap bupati.  “Yang jelas tidak perlu terjadi, tak perlu seakan bawa masalah. Sudah disampaikan tugas dibagi habis kepada kepala bidang, seksi di kantor untuk memudahkan pekerjaan,” tambahnya. Bupati Dogiyai Drs. Thomas Tigi menekankan agar masing–masing SKPD untuk bekerja maksimal membantu masyarakat demi kemajuan pembangunan di daerah ini. Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai secara terbuka sampaikan Surat Keputusan (SK) bagi 10 kepala distrik yang masih belum, masalah penimbunan jalan dalam Kota Moanemani yang berlumpur, Pasar Moanemani dimana mama–mama masih berjualan berlantaikan tanah sepanjang siang menjadi langganan debu juga panas. Tangung jawab itu menjadi tanggung jawab pimpinan SKPD berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) dinas atau kantor yang bersangkutan.  Bupati Thomas Tigi juga menyoroti adanya kantor yang halamannya masih ditumbuhi rumput yang meninggi, juga masalah listrik yang menunjang aktifitas kantor, masalah komunikasi dan informasi. Kata bupati, untuk membenahi semua hal tangungjawab berada pada kita semua.  Sementara itu, sejumlah kebijakan sudah dikeluarkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai. Seperti, seluruh PNS terima gaji di Bank Papua Moanemani, Wakil Bupati Dogiyai melakukan inspeksi mendadak pada jam kerja di kantor, dan PNS yang malas masuk kantor tidak dibayarkan kinerja. Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai selaku pimpinan daerah dinilai wajar menyampaikan persoalan itu kepada pimpinan hingga bawahan untuk menjadi perhatian. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Terkait hal itu, bupati sempat menyebutkan bahwa TNI, Polri di Dogiyai lebih rajin dari PNS. Mereka selalu berada ditempat tugas. Pada kesempatan itu, bupati juga menekankan agar SKPD laporan dan hasil pertangungjawaban harus jelas, terutama dalam pemeriksaan nanti. (Donatus Degei)