NABIRE - BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diharapkan membagun infrastruktur telekomunikasi dan menfasilitasi sebanyak 119 lokasi yang telah disurvey oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire. Diharapkan pembangunan fasilitas itu dilakukan di tahun ini. Karena kedepan kebutuhan layanan kepada masyarakat diwilayah Provinsi Papua Tengah sangat utama. 

Hal ini terkemuka saat zoom meeting dengan Kementerian Telekomunikasi RI, Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si, Kadin Kominfo Kabupaten Nabire, Yermias Degei, S.Pd, para Kabid, Kasi serta staf, Rabu (10/08/22) di ruang Dinas Kominfo Nabire.

Dikatakan Yermias Degei, pihaknya sudah mendapat kesempatan khusus untuk melakukan zoom bersama sama dengan BAKTI Kementerian RI. Kata dia, semenjak Nabire menjadi ibukota provinsi, Bupati Nabire sebagai tuan rumah mulai berpikir menyangkut banyak hal. Dan yang sangat dibutuhkan adalah telekomunikasi yang kita bahas hari ini itu BTS.

Lebih lanjut dikatakan, Bupati Nabire sangat antusias melakukan hal itu. Pihaknya juga sudah menyampaikan hasil suvey terkait dengan pembangunan BTS dan internet yang telah dibangun tahun 2021. Kata dia, beberapa waktu lalu pihaknya melakukan survey di beberapa titik yang dibangun BTS maupun titik-titik yang akan dipasang internet.

Terkait akses internet dibeberapa tempat atau sekolah yang dikunjungi, kata dia, memang ada yang tidak dirawat sudah putus dan beberapa yang operasi. 

Kemudian di sejumlah sekolah dan di Kominfo ini ada usulan-usulan pembangunan baru dan penambahan baru. Karena itu dalam perkembangan di tahun 2022 ini terlepas dari jatah yang diberikan baik jatah maupun penambahan baru tingkat ke Nabire, ini sebagaimana bupati sampaikan bahwa sejumlah daerah yang konflik seperti di Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak ini kawasan yang masuk di wilayah Papua Tengah. Setelah ada pemekaran mereka bagian dari Provinsi Papua Tengah. Karena memang mereka adalah pemekaran dari Kabupaten Nabire. Sehingga selama ini semua pelayanan ada di Nabire, karena itu sejumlah BTS yang dialokasikan diwilayah konflik itu ingin dipasang di Nabire tahun ini.

Terkait dengan lokasi titik-titik yang memang segera dibutuhkan, bupati sampaikan baik terkait dengan stabilitas keamanan kedepan, layanan kebutuhan pendidikan, layanan kebutuhan kesehatan, layanan kebutuhan ekonomi, layanan kebutuhan hiburan dan lain sebagainya. Diharapkan data yang berjumlah 119 titik yang telah disurvey oleh vendor ini bisa terlealisasi tahun tahun 2022 ini.

Sehingga terkait dengan surat perjanjian dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan, pihaknya sudah diperintah bupati segera melakukan survey lokasi. Pihaknya siap memastikan karena itu juga merupakan harapan dari masyarakat.

“Hingga saya sampaikan bahwa kemarin setelah mengundang vendor kami sudah  diskusi dan hasil survey mereka seperti apa kami samakan dengan hasil survey kami kemudian dengan permintaan hasil internet dan BTS dari masyarakat kami dijadikan sebagai satu dokumen setelah pertemuan ini akan meneruskan kepada teman-teman BAKTI untuk dipelajari dan ditindaklanjuti,” ujarnya.  (modes)