Aspirasi Pencaker Tanggung Jawab DPR Papua Tengah
NABIRE - Terkait aspirasi yang disampaikan sewaktu 17 Desember 2024 lalu oleh Pencari Kerja (Pencaker), merupakan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), dikarenakan DPR adalah perwakilan rakyat dan diutus oleh rakyat.

NABIRE - Terkait aspirasi yang disampaikan sewaktu 17 Desember 2024 lalu oleh Pencari Kerja (Pencaker), merupakan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), dikarenakan DPR adalah perwakilan rakyat dan diutus oleh rakyat.
Untuk itu, sewaktu aspirasi disampaikan dari Pencaker, sehari setelahnya DPRPT menyurati Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Hal tersebut dikatakan Ketua sementara DPRP, Maximus Takimai, ketika menemui Pencaker Kode R di halaman Kantor DPR Papua Tengah, Senin (3/02/2025) kemarin.
“Tanggal 20 Desember, ada dari DPR dan utusan dari Pencaker bertemu dan disepakati harus sampaikan aspirasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan kami sudah laksanakan pada Minggu lalu,” ujarnya.
Dirinya sudah menyampaikan kepada Kemenpan-RB dan beberapa hal DPR sudah sampaikan, sempat sampaikan yang 950 sudah berjalan ini bisa bertambah menjadi 1.500 anak-anak Papua, tetapi Kemenpan-rb menyampaikan tahun formasi 2024 sudah ditutup. Mudah-mudahan ada formasi di tahun 2025.
“Bagaimana formasi khusus 2025 CPNS untuk orang asli Papua, Kemenpan sampaikan kami menunggu pengumuman presiden, kalau presiden umumkan jelas pasti ada formasi di Papua Tengah, teknisnya diatur kondisi di daerah oleh gubernur,” ucapnya.

Terkait 80% dan 20%, apa 20% dihilangkan dulu supaya 100% untuk OAP, tetapi Menpan bilang tidak, kalau betul mau mewujudkan 100% OAP itu harus merevisi UU Otonomi Khusus (Otsus) dulu.
“Revisi UU Otsus ini yang menjadi tugas kami (DPRP), aspirasi sudah kami sampaikan ke DPD RI, kita Pansus dengan DPR RI komisi II, tetapi harus sama-sama dengan MRP,” katanya.
Dirinya menambahkan, harus juga mengingat non-OAP yang lahir besar di sini. Bapaknya atau tetenya yang memperjuangkan membangun daerah ini, baik pendidikan, agama ataupun pemerintah, kita harus menghargai.
"Non OAP tetap ada, tetapi khusus bagi mereka yang lahir besar di Papua Tengah, karena mereka juga tidak mungkin pergi ikut tes di luar (di tempat asal) mereka, mereka sudah jatuh bangun di sini,” pungkasnya.(edi)
Bagikan artikel ini



