NABIRE – Aksi ASN di Dinas PUPR Papua Tengah yang digelar pagi ini, Jumat (27/9/24), mendapat tanggapan dari Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk. Saat menghubungi media ini melalui sambungan telepon, Pj Gubernur Ribka Haluk menegaskan langkah dan keputusan yang diambil dalam rangka meningkatkan kinerja dan penyerapan anggaran di instansi tersebut. Sehingga masyarakat akan bisa segera merasakan manfaatnya dari program pembangunan pemerintah yang ditangani melalui Dinas PUPR Papua Tengah. 

Lebih lanjut ditegaskan Pj Gubernur Ribka, apa yang sudah diputuskan dirinya akan dilaksanakan. Kepada ASN di Dinas PUPR Papua Tengah yang tidak setuju dan menolak apa yang sudah diputuskan, dipersilahkan. Namun dirinya mengingatkan bahwa setiap ASN punya tanggung jawab sesuai Tupoksinya masing-masing. Dirinya sebagai pimpinan daerah juga mempersilahkan bagi ASN yang tidak setuju untuk mengajukan permohonan pindah ke dinas lain.

“Keputusan untuk menempatkan Plt baru di Dinas PUPR dalam rangka untuk meningkatkan kinerja di sana. Apalagi di dinas itu masih rendah penyerapan anggarannya dan juga sejumlah kegiatan di dinas itu belum berjalan dengan baik. Saya harapkan dengan Plt yang baru akan bisa menjadi solusi di dinas itu. Kita sudah memasuki bulan-bulan akhir tahun anggaran, kita tidak bisa bergerak lambat tapi harus lari dengan kencang agar apa yang sudah diprogramkan di tahun ini bisa selesai dikerjakan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan Pj Gubernur Ribka Haluk, dirinya telah membagikan DPA kepada masing-masing instansi di lingkungan Pemprov Papua Tengah sejak awal tahun, di bulan Januari 2024 lalu. Namun sangat disayangkan jika sudah akan memasuki bulan kesepuluh masih ada program pembangunan di dinas yang belum berjalan dengan baik. 

Lanjutnya, terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas PUPR Papua Tengah setelah pejabat devinitif ikut mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Deiyai. Kekosongan jabatan ini diisi dengan Plt dengan harapan kegiatan dan program di dinas terkait bisa berjalan lancar. Jika ternyata program di dinas itu belum juga berjalan semestinya, kata Pj Gubernur Ribka, maka dirinya perlu melakukan evaluasi. 

Dirinya berharap semua pejabat di Pemprov Papua Tengah bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dirinya mengingatkan, jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di provinsi ini selalu dimonitor oleh pemerintah pusat. Dan secara berkala, pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap apa yang dijalankan pemerintah daerah. Demikian juga halnya, kata dia, Pj Gubernur pun perlu melakukan evaluasi terhadap pejabat di daerah yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

“Keputusan yang saya ambil adalah untuk kepentingan masyarakat Papua Tengah. Mama siap dibenci, yang penting bagi mama, masyarakat akan bisa dilayani dengan baik,” tgasnya.

Pada kesempatan itu dirinya selaku Pj Gubernur Papua Tengah membantah isu soal pilih kasih dalam menempatkan seorang pejabat. Kata dia, pejabat di lingkung Pemprov Papua Tengah telah mengakomodir semua golongan, baik dari wilayah Tanah Papua maupun Nusantara.

“Tidak ada pilih kasih terhadap golongan tertentu, tapi semua golongan terwakili menduduki jabatan di pemerintahan ini. Yang terpenting adalah para pejabat yang telah diberikan kepercayaan agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Agar masyarakat kita di Papua Tengah bisa terlayani dengan baik,” tuturnya.


ASN PUPR Papua Tengah Aksi Protes 


Data yang dihimpun di lapangan, Jumat (27/9/24) pagi ini ada aksi dari ASN di Kantor Dinas PUPR Papua Tengan. Aksi digelar dengan tuntutan empat poin.

Spanduk yang dipampang di kantor itu, bertuliskan, “Kami segenap ASN Dinas PUPR Eselon III dan seluruh Eselon IV beserta staf menolak dengan tegas, pertama, Plt baru dalam hal ini Karo Umum Bernard Sitorus sebagai Plt Kadin PUPR-PPT. Kedua, meminta dengan tegas pengaktifan kembali Kepala Bidang Bina Marga, Yulianus Etama sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR-PPT. Ketiga, menolak dengan tegas pergantian PPK di seluruh bidang, karena akan berdampak pada proses pekerjaan yang telah berjalan. Keempat, apabila tuntutan kami tidak ditindaklanjuti kami akan mogok kerja. (ros)