NABIRE - Kapolres Nabire, AKBP. Samuel D. Tatiratu, S.I.K., CPHR menegaskan pihaknya akan bersikap netral dalam melakukan pengamanan terhadap dua agenda penyampaian aspirasi yang dijadwalkan berlangsung secara bersamaan di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (11/5/2026). Penegasan tersebut disampaikan Kapolres guna merespon potensi munculnya persepsi keberpihakan aparat dalam pengaturan teknis pelaksanaan aksi khususnya terkait mekanisme longmarch menuju Kantor DPR Papua Tengah.

Menurut Kapolres, Polres Nabire menerapkan prinsip perlakuan yang sama bagi seluruh kelompok massa tanpa membeda-bedakan pihak manapun.

“Sikap kami jelas, aparat keamanan bersikap netral. Kami tidak akan memberikan perlakuan berbeda kepada salah satu pihak. Jika satu kelompok tidak diperkenankan melakukan longmarch, maka aturan yang sama juga berlaku bagi kelompok lainnya,” tegas AKBP Samuel saat memberikan keterangan di Mapolres Nabire, Minggu (10/5/2026) malam. 

Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut diambil semata-mata untuk menjaga kondusivitas keamanan dan mencegah potensi gesekan antarkelompok massa di lapangan.

Kapolres berharap seluruh simpatisan dan peserta aksi dapat memahami kebijakan pengamanan yang diterapkan aparat sehingga tidak muncul penafsiran keliru yang berpotensi menimbulkan tudingan adanya ketidaknetralan aparat keamanan.

“Kami sangat berharap perhatian dan kerja sama dari kedua pihak agar tidak timbul persepsi berbeda yang kemudian memunculkan anggapan bahwa aparat keamanan tidak netral,” ujarnya.

Kapolres menegaskan, 700 personil yang di terjunkan guna pengamanan ke aksi Massa, langkah pengamanan yang dilakukan Polres Nabire bersama unsur TNI dan Satpol - PP murni didasarkan pada pertimbangan keamanan, ketertiban dan keselamatan seluruh masyarakat.

Polres Nabire pun mengimbau seluruh peserta aksi untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi serta mengedepankan komunikasi dengan petugas di lapangan demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.(Agustinus)