Terinspirasi Pecalang Bali, John Gobai Dorong Raperda Penjaga Wilayah Adat
Gagasan tersebut berawal ketika John berkunjung ke salah satu kawasan wisata persawahan di Bali.

NABIRE – Pengalaman melihat langsung peran Pecalang di Bali menginspirasi Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, untuk mendorong pembentukan Penjaga Wilayah Adat di Papua Tengah. Gagasan ini diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap wilayah, kekayaan, serta hak-hak masyarakat adat Papua.
Gagasan tersebut berawal ketika John berkunjung ke salah satu kawasan wisata persawahan di Bali. Di lokasi itu, ia bertemu seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai Pecalang, yakni satuan pengamanan adat yang bertugas menjaga ketertiban masyarakat berdasarkan aturan adat setempat.
Dalam percakapan tersebut, John mendapat penjelasan bahwa Pecalang mendapat penugasan dari para tetua adat dan menjadi bagian dari sistem kelembagaan adat di Bali.
Pengalaman itu kemudian membawanya berpikir tentang kondisi masyarakat adat di Papua. Ia teringat istilah Petapa atau Penjaga Tanah Papua dan melihat perlunya membangun kelembagaan serupa yang disesuaikan dengan karakteristik, nilai, serta kearifan lokal masyarakat adat Papua.
Gagasan tersebut kini diperjuangkan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Papua Tengah tentang Penjaga Wilayah Adat.
Menurut John, masyarakat adat memiliki wilayah yang menyimpan berbagai potensi dan kekayaan alam, sekaligus nilai budaya, kebiasaan, hukum adat, serta hak-hak yang diwariskan secara turun-temurun.
“Logika saya sederhana. Masyarakat adat memiliki wilayah adat. Di dalam wilayah tersebut terdapat berbagai potensi dan kekayaan yang menjadi bagian dari kehidupan serta hak masyarakat adat. Karena itu, semuanya harus dijaga,” ungkap John.
Ia menegaskan, wilayah adat tidak sekadar berkaitan dengan tanah dan batas geografis. Lebih dari itu, wilayah adat merupakan ruang hidup yang menyimpan identitas, martabat, sistem kehidupan, peradilan adat, serta warisan budaya yang perlu dilindungi.
Melalui Raperda tersebut, John berharap ke depan tersedia landasan hukum yang jelas untuk menghadirkan Penjaga Wilayah Adat sebagai instrumen perlindungan sekaligus pemberdayaan masyarakat adat.
Selain menjaga kekayaan alam dan nilai-nilai adat, keberadaan kelembagaan ini juga diharapkan dapat dikembangkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat kepolisian.
Bagi John, pengalaman bertemu Pecalang di Bali memberikan pelajaran bahwa adat bukan hanya warisan budaya yang dipertahankan, tetapi juga kekuatan sosial yang dapat diberdayakan untuk menjaga kehidupan masyarakat.
“Jika Bali memiliki Pecalang, Papua Tengah perlu memiliki Penjaga Wilayah Adat dengan identitas, nilai, dan kearifan lokalnya sendiri,” katanya.
Ia menegaskan, menjaga wilayah adat berarti menjaga kekayaan, kehormatan, identitas, sekaligus masa depan masyarakat adat Papua. (PPN)
Bagikan artikel ini



