NABIRE – Sekitar 60 kontraktor Orang Asli Papua (OAP) mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tengah, Senin (16/11/2026). Mereka menuntut kepastian realisasi paket pekerjaan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL) yang sebelumnya disebut dijanjikan pemerintah daerah melalui APBD Perubahan. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala yang disampaikan pihak dinas.

Aksi spontan yang berlangsung sejak pukul 08.30 hingga 13.00 WIT tersebut dipimpin Jhon Pekei selaku koordinator lapangan (Korlap), didampingi Sill Petege sebagai wakil koordinator lapangan (Wakorlap).

Untuk menyuarakan tuntutan, massa memasang dua baliho di depan Kantor PUPR Papua Tengah. Salah satunya memuat pemberitaan mengenai pernyataan Dinas PUPR terkait prioritas pembagian pekerjaan kepada pengusaha asli Papua. Baliho lainnya berisi desakan agar pemerintah memberikan kepastian waktu penyaluran paket pekerjaan PL bagi kontraktor OAP.

Jhon Pekei menegaskan, kedatangan mereka bukan untuk meminta bantuan kepada pemerintah, melainkan menagih kejelasan atas komitmen yang sebelumnya telah disampaikan Dinas PUPR.

Mereka mempertanyakan berapa kuota atau persentase paket pekerjaan yang dialokasikan secara khusus bagi kontraktor OAP. Massa juga mendesak pemerintah membuka data secara transparan mengenai nama-nama kontraktor yang telah memperoleh alokasi pekerjaan.

Menurut Jhon, dalam pertemuan sebelumnya dengan Kepala Dinas PUPR telah dibicarakan peluang pemberian paket pekerjaan melalui APBD Perubahan. Karena itu, mereka berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti sebatas penyampaian, tetapi diwujudkan dalam kesempatan kerja bagi pengusaha asli Papua.

Massa juga meminta Kepala Dinas PUPR segera berkoordinasi dengan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, untuk memperoleh keputusan dan kepastian atas tuntutan tersebut.

Dalam aksinya, para kontraktor turut menekankan agar seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi pengadaan serta kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Anggaran Rp6 Miliar Jadi Kendala

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah, Andarias Tomi Tulak, S.P., M.M., menjelaskan bahwa tidak semua permohonan kontraktor dapat diakomodasi melalui anggaran perubahan.

Ia menyebutkan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu persoalan utama. Saat ini, anggaran yang tersedia sebesar Rp6 miliar, sementara jumlah kontraktor yang mengajukan permohonan cukup banyak.

Sebagai langkah penyelesaian, Andarias mengatakan pihaknya akan kembali mendata kontraktor yang belum memperoleh alokasi pekerjaan untuk selanjutnya diusulkan menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Ia juga meminta kontraktor yang telah mendapatkan pekerjaan melalui APBD Induk maupun APBD Perubahan agar memberikan kesempatan kepada pengusaha lain yang belum memperoleh alokasi.

Andarias menegaskan tidak ada anggaran yang sengaja disembunyikan. Menurutnya, seluruh alokasi yang tersedia telah disalurkan sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Untuk menghindari kesalahan administrasi maupun penerimaan pekerjaan secara ganda, Dinas PUPR akan melakukan verifikasi terhadap daftar kontraktor yang baru diajukan dengan mencocokkan data penerima alokasi sebelumnya.

Andarias juga menyampaikan akan menemui gubernur atau sekretaris daerah guna meminta petunjuk lebih lanjut terkait persoalan yang disampaikan para kontraktor OAP.

Namun, setelah Kepala Dinas meninggalkan kantor menuju Kantor Pemerintah Provinsi Papua Tengah, massa masih bertahan di depan Kantor PUPR untuk menunggu kepastian tindak lanjut.

Tagih Kesepakatan Pertemuan 16 Oktober

Sekitar pukul 12.33 WIT, Jhon Pekei bersama Sill Petege kembali memberikan keterangan kepada awak media. Mereka menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dalam pertemuan sebelumnya pada 16 Oktober 2026.

Dalam pertemuan itu, menurut keterangan massa, Kepala Dinas PUPR menyampaikan bahwa anggaran APBD Induk telah habis dan berjanji memfasilitasi kebutuhan kontraktor OAP melalui APBD Perubahan, termasuk alokasi anggaran lebih dari Rp20 miliar.

Atas dasar penyampaian tersebut, para kontraktor datang untuk meminta jawaban resmi pemerintah. Mereka ingin mengetahui kejelasan realisasi komitmen tersebut, sekaligus memastikan kesempatan memperoleh paket pekerjaan bagi pengusaha asli Papua.

Tidak hanya mempersoalkan alokasi pekerjaan tahun ini, massa juga mengungkapkan pengalaman yang mereka alami pada tahun sebelumnya.

Mereka mengaku pernah diminta menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen menggunakan dana pribadi, sementara kontrak pekerjaan baru diterbitkan setelah pekerjaan selesai.

Kondisi tersebut, menurut para kontraktor, menimbulkan persoalan serius karena pekerjaan dilaksanakan tanpa kejelasan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, maupun ketentuan kontrak yang semestinya menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan.

Mereka berharap praktik serupa tidak kembali terjadi. Pemerintah diminta memberikan kesempatan kepada kontraktor OAP untuk bekerja secara profesional, terencana, transparan, serta berdasarkan kontrak yang jelas sesuai ketentuan berlaku.

Dalam pernyataan terakhirnya, massa memberikan batas waktu hingga pukul 15.00 WIT untuk menunggu respons pemerintah. Jika belum mendapatkan jawaban resmi, mereka menyatakan akan kembali mendatangi Kantor PUPR Papua Tengah pada Selasa pagi guna meminta kepastian.

Aksi unjuk rasa akhirnya berakhir sekitar pukul 13.00 WIT. Selama kegiatan berlangsung, aparat kepolisian dari Polres Nabire turut melakukan pengamanan sehingga situasi tetap berjalan aman dan kondusif.

Kini, para kontraktor OAP masih menunggu tindak lanjut pemerintah. Bagi mereka, persoalan ini bukan semata-mata pembagian paket pekerjaan, tetapi juga menyangkut transparansi pengadaan, kepastian kontrak, dan kesempatan bagi pengusaha asli Papua untuk mengambil bagian dalam pembangunan di daerahnya sendiri. (Luk)